Wapres Dorong Isu TPB Dibahas dalam WPFSD

DPR RI - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mendorong agar World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ke-3, yang diselenggarakan di Badung, Bali, 4-5 September 2019, mengangkat isu-isu krusial terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 seperti inovasi industri, sanitasi air bersih serta pola kemitraan menuju keuangan yang inklusi.

"Beberapa isu yang tentu kita harapkan dapat dibahas pada WPFSD ini pertama, bagaimana infrastruktur dan inovasi industri dapat menciptakan kesempatan yang sama bagi semua kalangan. Dewasa ini, perubahan mendasar teknologi sangat penting untuk kebersamaan kita," ucap JK, sapaan akrabnya, dalam sambutannya pada acara WPFSD ke-3 di Badung, Bali, Rabu (4/9/2019).

Dia mengakui, teknologi yang berkembang dewasa ini ada faktor-faktor monopolistik dari beberapa perusahaan-perusahaan besar masih mendominasi. Untuk itu, perlu ada kesamaan sikap dari pemerintah dan parlemen untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut berinovasi sehingga Infrastruktur teknologi tersebut bisa dirasakan oleh semua kalangan.

Isu yang kedua menurut JK adalah pentingnya jaminan agar masyarakat mendapat akses air bersih dan sistem sanitasi layak. Kedua hal tersebut sudah menjadi prasyarat bilamana suatu negara ingin dikatakan maju. Banyak negara yang sangat berhasil dan maju dalam sistem itu, banyak pula negara yang masih mempunyai program dasar untuk kemajuan dan perbaikan dari sistem sanitasi dan akses air bersih.

"Air bersih adalah pangkal pokok dari pada setiap langkah kita untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena itulah untuk memastikan pasokan air bersih yang akan berdampak pada sasaran lain seperti goals ketiga dalam SGDs yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan pendukung kesejahteraan bagi semua semua usia," papar JK.

Isu ketiga yang diharapkan JK dibahas pada forum ini adalah meningkatkan kemitraan menuju keuangan yang inklusi. Dimana tidak ada suatu negara yang maju, tanpa dukungan finansial, tanpa dukungan ekonomi dan tanpa dukungan kebersamaan masyarakat di tiap negara. Pola kemitraan saat ini menjadi elemen kunci untuk mencapai keuangan yang inklusi.

"Karena itulah maka layanan jasa keuangan harus terbuka luas, agar tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal. Melalui keuangan yang inklusi diharapkan mampu memberikan akses dan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses pembiayaan yang akan meningkatkan mata pencaharian mereka yang menuju pencapaian SDGs," jelas JK.

Pada kesempatan ini JK menegaskan kembali komitmen indononesia pada agenda Tujuan |Pembangunan Berkelanjutan (TBP) 2030 yaitu menjanjikan lingkungan berkelanjutan untuk mencapai SDGs.