Wakil Ketua Komisi III Bakal Kawal Kasus Dugaan Rudapaksa di Luwu Timur
DPR RI - Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyoroti kasus dugaan rudapaksa di Kabupaten Luwu Timur. Menurutnya, masyarakat maupun pihak terkait untuk fokus pada proses hukum di kepolisian. Dirinya juga bakal mengawal perkara tersebut.
“Sekarang karena penyelidikannya sudah diupayakan untuk diselidiki kembali dan dibuka kembali, kita percayakan kepada pihak Kepolisian dan saya bersama Komisi III akan membantu korban dan mengawasi proses hukum kasus ini hingga tuntas,” kata Sahroni dalam siaran tertulisnya.
Di mana sebelumnya, kasus dugaan pemerkosaan atas tiga orang anak di Luwu Timur memasuki babak baru. Menyusul laporan dari Project Multatuli yang viral sejak minggu lalu, sang ayah yang juga Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan sedang mempertimbangkan untuk melaporkan balik mantan istrinya. Sebelumnya, ayah ini disebut sebagai terduga pelaku pencabulan terhadap ketiga anaknya. Dia kemudian menilai bahwa laporan tersebut mencemarkan nama baiknya di lingkup Pemkab Luwu Timur, serta menganggap bahwa mantan istrinya tersebut memiliki gangguan jiwa.
“Dengan melapor balik korban ini sama saja dengan mencoba mengintimidasi korban. Menurut saya terduga hanya mencoba mencari pembenaran terhadap dirinya saja yang justru membuat masyarakat semakin geram dengan tindakannya. Kalau memang merasa tidak bersalah ya hadapi saja proses hukumnya. Perlu diingat bahwa melapor balik tidak akan merubah fakta dan proses hukum yang sedang diselidiki kembali,” jelasnya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
12 Oktober 2021 14:47 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
12 Oktober 2021 14:47 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
12 Oktober 2021 14:47 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
12 Oktober 2021 14:47 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
12 Oktober 2021 14:47
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman