Wakil Ketua Komisi I: Papua tak Terpisahkan dari NKRI
DPR RI - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan rasa persaudaraan dan kenyataan bahwa Papua tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu ditumbuhkan kembali.
Satya juga mengajak masyarakat Papua untuk bersama-sama mengelola Papua agar lebih sejahtera. Jika implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua kurang sempurna, ia menyarankan untuk disempurnakan bersama-sama.
"Saya sangat sependapat karena uang tidak sedikit yang dikeluarkan. Tetapi sebaliknya teman-teman di Papua juga menunjukan keseriusannya untuk mengelola bersama-sama supaya menjadi provinsi yang lebih sejahtera dengan keberadaan dalam NKRI," kata Satya saat Forum Legislasi bertema ‘Membedah UU Otsus Papua, Telaah Upaya Pemerintah Redam Konflik di Bumi Cendrawasih’, di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).
Dalam diskusi yang turut menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja sebagai narasumber itu, Satya mengakui bahwa Otsus Papua memang masih belum sempurna. Pemerintah Pusat belum sepenuhnya menyerahkan kewenangan penuh kepada daerah. Menurut Satya alasan Pemerintah Pusat belum sepenuhnya memberikan kewenangan karena khawatir dengan persaudaraan Malenesia yang gencar di Papua.
"Jadi dengan adanya Undang-Undang (UU) Otsus, Peraturan Pemerintahnya juga harusnya menyertai karena sebagai cara melakukan manajemen keuangan yang baik terhadap anggaran Otsus. Itu yang belum sempurna, sehingga seakan-akan Pemerintah Pusat masih memegang kepalanya, belum menyerahkan secara keseluruhan," jelas legislator Fraksi Partai Golkar ini.
Karena kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan kepada Papua, Satya menilai perlu menumbuhkan rasa kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Papua, dan Papua siap menerima kepercayaan yang diberikan. Karena pada dasarnya, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyejahterakan Papua.
"Kita inginkan Papua ini bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan kita mempunyai kewajiban untuk menjadikan masyarakat Papua sejahtera," pungkas legislator dapil Jawa Timur IX ini.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
11 September 2019 11:11 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
11 September 2019 11:11 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
11 September 2019 11:11 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
11 September 2019 11:11 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
11 September 2019 11:11
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman