Wakil Ketua DPR desak pemerintah prioritaskan EBT

DPR RI - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendesak pemerintah memprioritaskan energi baru dan terbarukan (EBT) khususnya panas bumi. Pasalnya, potensi energi panas bumi mencapai 30 GW, namun baru lima persen saja energi panas bumi yang digarap yaitu sekitar 1700 MW.
"Pemerintah harus lambat laun meninggalkan fuel dan batubara dengan menguatkan energi baru dan terbarukan seperti Gothermal (panas bumi), hidro dan arus laut, serta panel surya," paparnya di Islandia, Rabu (9/8).
Menurut Agus, untuk panel surya diakuinya sangat dibutuhkan bagi masyarakat perbatasan dan juga yang minim akses infrastruktur.
Menyinggung riset Panas bumi, lanjut Agus, kedatangan delegasi untuk belajar dalam mengelola riset geothermal yang memiliki standar dunia. Karena itu kita juga pernah mengunjungi selandia baru dan sekarang mengunjungi Iceland Geothermal (ISOR) di Islandia.
"Memang kita belum punya riset geothermal karena itu kita akan bangun embrio pusat riset geothermal. Untuk ISOR sendiri merupakan pusat Penelitian panas bumi yang cukup besar dulu dibawa pemerintah sekarang telah dikelola oleh pemerintah daerah setempat," ujarnya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
10 Agustus 2017 12:21 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
10 Agustus 2017 12:21 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
10 Agustus 2017 12:21 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
10 Agustus 2017 12:21 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
10 Agustus 2017 12:21
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman