Wacana Relaksasi PSBB Harus Dikaji Secara Matang
DPR RI - Terkait wacana pemerintah yang sedang mengkaji tentang relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen menyatakan bahwa wacana tersebut harus dikaji secara matang dengan mengedepankan beberapa pertimbangan strategis.
“Pemerintah harus merujuk pada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Memang PSBB menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga. Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis,” kata Nabil dalam berita rilisnya, Senin (4/5).
Jikapun ada relaksasi PSBB diberlakukan, tambahnya, maka harus ada peraturan ketat terkait penjarakan fisik (physical distancing) dan social distancing, serta pentingnya memakai masker.
“Jadi warga harus diberitahu bahwa kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, yakni (pola hidup) dengan mengutamakan kesehatan,” tuturnya.
Nabil menyampaikan, saat ini beredar teori konspirasi terkait Covid-19. Ada yang mengaitkan bahwa virus berasal dari China, Amerika Serikat dan bahkan Yahudi. Menurutnya hal ini harus dihentikan, dan meminta agar masyarakat jangan sampai terprovokasi.
“Kita perlu hidup dengan pola komunikasi yang sehat,” tandas legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
04 Mei 2020 14:13 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
04 Mei 2020 14:13 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
04 Mei 2020 14:13
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman