Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Diminta Gencar Evaluasi
DPR RI - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah lebih gencar dalam mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi nasional. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Apalagi, kata dia, pemerintah juga sudah memulai vaksinasi gotong royong yang dikhususkan untuk pekerja melalui kantor swasta tempat mereka bekerja. Ditambahkannya, vaksin yang digunakan untuk vaksinasi Gotong Royong menggunakan pabrikan Sinopharm, bukan Sinovac atau Astrazaneca yang telah lebih dahulu digunakan.
"Pemerintah harus rutin melaksanakan evaluasi vaksinasi ini. Meninjau sejauh mana pelaksanaannya, meninjau untuk meminimalisir terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Apalagi untuk vaksinasi Gotong Royong menggunakan Sinopharm, bukan Sinovac atau Astrazaneca. Ini baru lagi kan, kita belum lihat, kalau yang dua sudah ada (riwayatnya)," kata Saleh.
Selain itu, Saleh juga berpesan agar pelaksanaan distribusi vaksinasi Gotong Royong bisa merata. Selain itu, perlu untuk mendahulukan wilayah-wilayah dengan kuota pekerja lebih banyak dan menjadi wilayah rentan penyebaran Covid-19.
"Misal pekerja di Jawa ini kan lebih banyak. Tentu harus sesuai. Jangan vaksinnya ada tetapi pekerjanya tidak ada. Ke depan kan juga keadilan dan pemerataan," terangnya.
Untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik, kata Saleh, pihaknya akan terus memonitor kinerja pemerintah. Termasuk turun langsung ke lapangan, supaya lebih mengetahui proses vaksinasi di Indonesia.
"Tentu kita akan panggil (rapat) dengan pemerintah, bagaimana evaluasi, KIPI. Kita juga akan cek dan turun langsung, melihat pelaksanaannya, ke rumah sakit misalnya," tuntasnya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
19 Mei 2021 21:00 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
19 Mei 2021 21:00 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
19 Mei 2021 21:00
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman