Tinggal 7 hingga 8 teroris di Poso yang belum ditangkap

DPR RI - Anggota Komisi VIII DPR Jalaludin Rahmat meminta penjelasan Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) sehubungan dengan situasi keamanan di Poso dan ancaman terorisme. Hal tersebut dikatakannya dalam pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR dengan Pemprov. Sulteng beserta jajarannya, di Palu, Sulteng, dalam masa reses DPR baru-baru ini.

Dalam kunjungan kerja (kunker) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Noor Achmad yang langsung diterima Asisten I Pemprov. Sulteng Arif Latjuba. Politisi PDI Perjuangan mempertanyakan situasi terakhir di Poso.

Mewakili Kapolda Sulteng, pejabat Polri yang hadir dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kondisi Sulteng masih sangat kondusif meski Polri bersama TNI hingga kini masih mengadakan Operasi Tinombala. Operasi yang digelar sejak tahun 2016, teridentifikasi ada sebanyak 38 teroris dan kini tinggal 7 atau 8 orang yang belum ditangkap.

Menurut pejabat Polda Sulteng, Operasi Tinombala hingga kini masih berlangsung dan berharap sisa-sisa teroris akan segera menyerahkan diri. Hal tersebut membuat yang selama ini dikenal sebagai daerah luar biasa dikarenakan terdapat beberapa teroris, akan kembali dalam situasi normal.

Kelompok teroris di Poso hanya beberapa orang saja, bahkan di luar Poso banyak destinasi wisata yang bisa dinikmati masyarakat. Kepada Tim Komisi VIII, dijelaskan juga, dalam operasi tersebut terdapat satgas yang membantu kepolisian untuk mengungkap kegiatan teroris.

Satuan tugas (Satgas) tersebut bisa membantu kepolisian yang telah dimiliki Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) yang bertugas di setiap wilayah/satu desa. Dengan demikian, kepolisian tidak perlu mengangkat pejabat pegawai baru dan menggunakan polisi yang bertanggung jawab serta menyampaikan penjelasan kepada masyarakat.

Operasi Tinombala dilakukan terbatas kepada kelompok-kelompok dianggap radikal dengan program deradikalisasi. Pejabat Polda Sulteng juga menambahkan operasi tersebut berisi polisi yang sudah paham dan menghemat tidak perlu menambah pegawai baru.

"Ini sangat membantu, apalagi personil polisi lebih memahami, tinggal dilatih menambah pemahaman agama. Dengan cara ini biaya bisa lebih hemat, tidak harus menambah pegawai baru program deradikalisasi berjalan sekaligus membantu aparat Kanwil Kemenag," katanya menambahkan. (LOLITA SIANIPAR)