Terkait Laut China Selatan, pemerintah diminta diplomasi dengan China

DPR RI - Dalam sidang Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menegaskan, Indonesia tetap mengambil posisi yang mendorong diplomasi secara damai terkait isu Laut China Selatan.
"Dari awal isu Laut China selatan ini, Indonesia mengambil posisi untuk mendorong proses penyelesaian secara damai dan demokratis, dan itu yang terus ditelusuri melalui pemerintah agar ASEAN membuat membuat kerangka Code Of Conduct(COC)," ujar Mahfudz, Rabu (19/7).
Terkait isu Laut China Selatan, Mahfudz mengatakan, harus segera terselesaikan secara damai antara pemerintah Indonesia dan China.
"Menurut saya, ini yang secara bilateral harus diselesaikan antara China dan Indonesia, karena Indonesia dan china bisa menyelesaikan secara bilateral. Maka, akan memudahkan jalan ASEAN sebagai suatu yang bisa menyelesaikan COC-nya dalam isu Laut China Selatan," tegas Mahfudz.
Sebelumnya, terjadi perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Politisi dari partai PKS ini melihat sejak awal Indonesia tidak terlibat konflik secara formal.
"Ya, Indonesia sejak awal memang tidak klaim Laut China dan secara formal, juga mengatakan tidak punya konflik perbatasan dengan indonesia, tetapi memang isu Laut Natuna Utara kita tidak bisa melihat bahwa sebenarnya ada potensi konflik yang selama ini tidak terlihat tetapi kemudian mula terlihat, secara kasat mata kita simpulkan dari keberatan pihak China," tungkas Mahfudz. (Lolita Sianipar)
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
21 Juli 2017 11:19 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
21 Juli 2017 11:19 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
21 Juli 2017 11:19 -
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman