Social Distancing Dinilai Kurang Efektif, Pemerintah Disarankan Lockdown

DPR RI - Jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia bertambah menjadi 134 orang per Senin (16/3). Artinya ada peningkatan 17 kasus dibandingkan Minggu (15/3) yang berjumlah 117 kasus positif.

Anggota komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana mengusulkan agar Lockdown segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, karena melihat perkembangan pandemi virus corona yang semakin ganas penyebaran nya. Ia melihat, Beberapa negara telah melakukan lockdown, yang terbaru adalah Malaysia yang melakukan lockdown hingga 31 Maret dan  Prancis selama 15 hari.

"Saya melihat, social distancing yang disarankan pemerintah kurang efektif, masyarakat tetap keluar rumah dan justru malah menimbulkan keramaian yang mempermudah penyebaran virus di tempat umum ataupun sarana transportasi. Antrean yang menumpuk, masyarakat diliburkan malah pergi berlibur, perusahaan yang masih memperkerjakan karyawannya, ini artinya pemerintah belum berhasil mengontrol masyarakatnya untuk melakukan "perang dengan corona". Saran saya segera lockdown, saya tidak tidak rela jika Presiden, Wapres dan Menteri lainnya juga terkena corona," ujar Putu melalui keterangan persnya

Menurut wakil Ketua badan kerjasama antar-parlemen ini, lockdown jangan dipahami secara berlebihan oleh pemerintah, karena lockdown mempunyai 3 kategori, yaitu Total Lockdown, Partial Lockdown, Local Lockdown.

Pertama, lockdown total seperti di spanyol prancis dan kondisi eropa Total lockdown menyerupai shutdown dan pihak keamanan menjaga tiap sudut agar masyarakat tidak keluar rumah, jika keluar rumah pun hanya untuk membeli kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok, itupun sangat dibatasi jumlahnya perkeluarga.

Kedua, ada partial lockdown yang  sudah dilakukan di Indonesia,  sekolah ditutup perguruan tinggi ditutup, banyak instansi meliburkan para pekerjanya dengan bekerja dirumah, penutupan tempat tempat hiburan, tempat keramaian seperti pemda dki menutup ancol, kota tua, museum museum dan pembatalan berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak.

"Ketiga yaitu local lockdown bisa dimaknai sebagai kondisi dimana perorangan mengisolasi diri, keluarga tidak bepergian hanya dirumah, satu kawasan di lockdown,  satu desa di lockdown, ataupun satu area di lockdown. Jadi pemerintah Jokowi jangan "over reaction" dengan kata lockdown," ucap Putu.

Menurut Putu, ketiga kategori lockdown tadi memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, salah satu contoh DKI jakarta dan Pusat, DKI mengambil sikap proaktif cepat tapi pemerintah pusat terkesan gagap dan lambat sehingga kedua pihak tidak dapat bersinergi dan sinkronisasi dan terjadi lah kondisi dimana masyarakat yang dirugikan karena lemahnya koordinasi. Disinilah peran presiden menjadi dirijen agar melakukan orchestrasi nasional dalam menangkal pandemi corona ini.