Soal pemindahan ibu kota, Fadli Zon nilai pemerintah terburu-buru

DPR RI - Pemerintah dinilai gegabah terkait rencana pemindahan ibu kota tahun 2018. Langkah tersebut dinilai terburu-buru, mengingat masih banyak persoalan lain dan jumlah utang luar negeri yang menumpuk.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia juga berpendapat, pemindahan ibu kota semestinya dikaji secara mendalam dan komprehensif.

"Pemerintah konsentrasi saja dulu ke pekerjaan kecil, jangan memikirkan pindah ibu kota. Itu perkerjaan besar. Pekerjaan kecil sekarang bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan ke masyarakat. Bagaimana mensejahterakan masyarakat yang makin sulit, fokus ke itu saja dulu," tegas politisi dari F-Gerindra ini dalam keterangaran persnya, Kamis (6/7).

Melihat langkah pemerintah itu, politikus Partai Gerindra ini pun akan lebih dahulu mengecek aturan mengenai pemindahan ibu kota. Mengingat hingga kini belum ada sejarah pemindahan ibu kota.

"Pemindahan ibu kota memerlukan perencanaan yang matang serta pelaksanaan jangka panjang. Contohnya, Malaysia yang membuat Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Kuala Lumpur menjadi pusat bisnis," imbuhnya.

Secara terpisah Ketua Komisi V Fary Djemy Francis mempertanyakan keseriusan pemerintah mengenai hal tersebut. Sebab, sejauh ini pemerintah belum pernah membahasnya dengan DPR, khususnya Komisi V yang membidangi perhubungan dan infrastruktur.

"Selama saya memimpin Komisi V, tidak pernah ada pembicaraan dari Kementerian PUPR maupun Kementerian PU bahwa tahun 2018 pindah ibukota. Bahkan, dalam pembahasan anggaran Kementerian tahun 2018, Kementerian sudah mempresentasikan program kerja mereka, tapi tidak ada yang mengatakan dibutuhkan anggaran untuk pemindahan ibu kota," jelas Fary.

Menurut Fary, wacana pemindahan ibukota bukanlah sesuatu yang baru. Sebelumnya pun, Komisi V mendukung penuh wacana tersebut. Hanya saja, dirinya mempertanyakan mengapa pemindahan ibukota  tidak ada dalam program kerja jangka panjang pemerintah.

"Negara ini jangan diatur berdasarkan pemimpin semalam. Persoalannya bukan memungkinkan atau tidak, tetapi ada di dalam program kerja enggak. Jangan ujug-ujug ada di kepala, kajian, besok langsung dilakukan. Sama seperti kereta api cepat Jakarta-Surabaya, tiba-tiba yang didorong Jakarta-Bandung, sampai sekarang ngga jalan," tandas politisi dari dapil NTT II ini.