Sahroni Imbau Kemenkumham Terapkan Kebijakan Efektif Atasi Lapas Penuh dan Narkoba

DPR RI - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut bahwa prioritas kerja tahun 2021 ialah menyelesaikan persoalan over kapasitas di lembaga permasyarakatan (lapas) dan peredaran narkoba di dalamnya. 

Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kemenkumham, Rabu  (17/3).

Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, penting untuk Kemenkumham merancang kebijakan yang efektif dan tegas untuk menyelesaikan program prioritas tersebut.

Kata dia, masalah overkapasitas lapas dan peredaran narkoba di lapas sudah menjadi masalah yang kerap dikeluhkan dan harus segera ditemukan penyelesaiannya.

“Masalah penjara overcrowded dan peredaran narkoba di lapas itu memang sudah menjadi masalah lama di Kemenkumham. Karenanya Pak Yasonna perlu menyusun kebijakan yang memang betul-betul efektif dan efisian demi mengatasi masalah ini hingga ke akar-akarnya,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (17/3).

Sahroni mencontohkan, terkait penjara overkapasitas misalnya, database permasyarakatan menyebutkan bahwa ada satu lapas di Sulawesi Tengah yang mengalami over kapasitas hingga 198%. Hal ini tentunya sangat tidak ideal, terutama seiring dengan kondisi pandemi seperti saat ini.

“Bayangkan Itu baru satu data lapas saja, belum lapas-lapas lain yang juga dalam kondisi serupa. Apa lagi kita lagi pandemi, di mana masyarakat justru diminta untuk menjaga jarak. Karenanya, perlu segera dirancang sebuah kebijakan baru yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut,” katanya.

Untuk itu, Sahroni mendukung dua program yang menjadi prioritas Yasonna di tahun ini.

“Adanya peredaran maupun bandar narkoba di dalam lapas ini memang sudah menjadi masalah sejak dulu, dan sangat disayangkan. Masalahnya narkoba ini kejabatan besar dan kalau sampai narkoba bisa beredar di lapas, maka ini sangat mencoreng nama baik Kemenkumham. Karenanya saya dukung kedua program prioritas Pak Yasonna, dan tentunya nanti akan terus dukung dan awasi pelaksanaannya,” demikian Sahroni.