Rofi: Tarif listrik naik, daya beli masyarakat semakin melemah

DPR RI - Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar mengatakan, kenaikan tarif listrik telah terbukti menurunkan daya beli masyarakat.

"Tentu saja ini berakibat terhadap daya beli masyarakat yang semakin melemah. Perlu terobosan yang serius untuk memperhatikan pelemahan ini di sektor kelistrikan," imbuh Rofi, Senin (7/8).

Ia mengaku kecewa terhadap pemerintah karena belum memuaskan dalam mengevaluasi kebijakan penarikan subsidi listrik 900 VA. PLN bersikeras menarik subsidi bagi konsumen bawah dan menengah di golongan tarif tertentu.

Kemudian Polisi Fraksi PKS ini menambahkan, selama ini pemerintah dan PLN menganggap bahwa subsidi adalah sebagian beban negara semata, bukan bentuk formula insentif dan kebijakan protektif terhadap rakyat.

"Maka sepanjang itulah kita akan melihat subsidi dialihkan tanpa adanya kebijakan efisiensi yang semakin baik dalam pengelolaan listrik nasional," katanya.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Bank Indonesia (BI) merilis penyebab turunnya daya beli masyarakat pada kuartil II-2017. Salah satu penyebabnya ialah karena penyesuaian tarif listrik bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Subsidi listrik merupakan kebijakan penting agar masyarakat mendapatkan akses energi yang memadai," ujarnya

Ia menganggap, pemerintah selama ini berlebihan memandang setiap perilaku oknum konsumen listrik dengan mengambil jalan pintas dengan menarik subsidi.

Rofi' menjelaskan, dalam mengantisipasi daya beli yang semakin terpuruk dalam Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), pihaknya meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penambahan dana subsidi listrik sebesar Rp 6 triliun. Sehingga ada revisi tambahan sebanyak 2,44 juta pelanggan dengan jumlah total menjadi 6,45 juta. Kemudian untuk pelanggan 450 VA tetap berjumlah 19,1 juta. Sehingga total penerima subsidi listrik sebesar 25,55 juta pelanggan.

Selain itu, pihaknya juga meminta Kementerian ESDM membuka data pelanggan listrik subsidi agar dapat dicross-check serta dikoordinasikan dengan pihak terkait, terutama dengan melibatkan struktur pemerintahan di tingkat RT, RW, dan kelurahan upaya meningkatkan kontrol sosial terhadap penyaluran subsidi tersebut.

"Hal ini agar sejalan dengan skema-skema sejenis yang lain untuk masyarakat miskin seperti program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KJP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," ujar politikus asal Dapil Jawa Timur. (AMANDA FN)