Rencana pembangunan gedung DPR sudah sejak lama
DPR RI - Adanya pro dan kontra terkait rencana pembangunan gedung DPR. Hal tersebut mendorong Badan Keahlian DPR (BK DPR) menyelenggarakan seminar nasional yang bertemakan tentang ‘Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen; Pembangunan Alun-Alun Demokrasi dan Gedung DPR RI’.
“Tujuan diselenggarakannya seminar ini untuk menjawab kesimpang siuran informasi yang diterima oleh masyarakat. DPR banyak dikritik karena informasi dan komunikasi yang diterima masyarakat kurang. Maka dari itu kami mencoba mengkomunikasikan lewat seminar dengan mengundang narasumber yang kompeten yaitu Ketua BURT Anthon Sihombing, Sekjen DPR Achmad Djuned, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU PR Sri Hartono, Dirjen Anggaran Kemenkeu Purwanto dan FORMAPPI Sebastian Salang,” ungkap Kepala BK DPR Johnson Rajagukguk di Ruang Abdul Muis (Operational Room), Jakarta, Rabu (20/09).
Johnson menyampaikan rencana pembangunan Gedung DPR sudah dimulai sejak Ketua DPR Agung Laksono, Marzuki Alie dan kini Setya Novanto. Namun, hingga sekarang belum mulus karena masih ada pro kontra.
Gedung Nusantara I yang sekarang menjadi kantor anggota, dibangun 1997, saat itu kapasitasnya 800 orang terdiri 540 anggota staf. Namun seiring perkembangan, kini ditempati 560 anggota ditambah 7 staf terdiri 5 tenaga ahli dan 2 staf administrasi sehingga kini ditempati lebih dari 5 ribu orang. Belum lagi, luas ruangan anggota hanya berkisar antara 28 m2 hingga 36 m2, tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu luas 117 m2.
“Melalui seminar ini, kami ingin masyarakat mengetahui urgensi pembangunan gedung DPR ini,” jelasnya.
Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORAMPPI) Sebastian Salang mengatakan, untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang diterima oleh masyarakat perlu dibuat kajian mengenai urgensi pembangunan gedung DPR.
“Kajian yang jelas perlu disiapkan, agar masyarakat mengetahui bahwasanya DPR memang perlu pembangunan gendung, misalnya karena over capasitas tadi. Kita kan juga tidak mau kalau lift di Gedung Nusantara I itu jatuh, kita tidak mau anggota DPR celaka,” katanya.
Kajian sangat diperlukan untuk meyakinkan publik bahwa pembangunan gedung memang suatu kebutuhan anggota yang urgen. Kajian itu juga bisa dijadikan sumber informasi semua anggota DPR jika ada masyarakat atau media yang menanyakan sehingga masyarakat menerima informasi yang benar.
“Perlu kajian yang jelas sehingga jika anggota berbicara pentingnya gedung baru ada rujukannya.Dan hasil kajian tadi bukan imaginasi atau keinginan anggota yang macam- macam tetapi memang keperluan yang urgen. Perlu manajeman komunikasi agar informasi tidak simpang siur, kita mau yang disampaikan itu kebutuhan bukan keinginan,” ungkapnya.
Salang menyampaikan, dalam hal tersebut yang harus membuat kajian adalah Sekjen selaku pemerintah yang harus memenuhi sarana prasarana anggota DPR. Selain itu juga untuk penunjang kinerja DPR agar nyaman dalam bekerja. (LOLITA SIANIPAR)
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
20 September 2017 16:37 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
20 September 2017 16:37 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
20 September 2017 16:37 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
20 September 2017 16:37 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
20 September 2017 16:37
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman