Raih WTP 8 Kali, Sekjen DPR: Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan

DPR RI - Sekretaris Jenderal Dewwan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) Achmad Djuned cukup bangga atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh DPR dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016. Ia berharap predikat tersebut dapat diteruskan di tahun 2016.
"Kita mendapatkan WTP sudah berturut-turut 8 kali. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mempertahankan prestasi ini," ujar Achmad Djuned kala menghadiri acara penyerahan LHP 2016 di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Selasa (20/06).
Djuned mengungkapkan, bahwa Setjen DPR telah berupaya mungkin untuk menjadikan laporan keuangan secara akuntabel dan profesional. Dia juga menekankan kepada setiap unit atau bagian untuk dapat menyajikan laporan keuangan berdasarkan aturan standar akuntansi pemerintah.
"Ya, jadi kita memang taat pada hal-hal yang menjadi kewajiban kita dalam administrasi keuangan. Jadi tata kelola keuangan administrasi kita lakukan sesuai apa yang menjadi aturan, dengan seperti itu kita bisa mendapatkan WTP," tutur Djuned.
Pemeriksaan BPK atas LKPP ini, dikatakan Duned, sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memiliki keyakinan LKPP 2016 telah menyajikan seluruh standar akuntansi pemerintahan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini WTP atas LKPP tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004.
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang turut mendapatkan predikat WTP akan berupaya mempertahankan prestasi ini di tahun berikutnya.
Turut hadir dalam penyerahan ini, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara beserta seluruh jajaran pimpinan Kementerian dan Lembaga. Selain itu, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa juga berkesempatan memberikan sambutan.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
24 Juni 2017 12:02 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
24 Juni 2017 12:02 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
24 Juni 2017 12:02 -
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman