Puteri Komarudin Soroti Kinerja APBN Tahun 2021

DPR RI - Komisi XI DPR RI menggelar agenda rapat kerja bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 serta rencana PEN 2022, pada Rabu (19/1).

Pada kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan sejumlah catatan kritis untuk dukung pencapaian kinerja APBN tahun 2022.

“Saya ingin memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas capaian penerimaan pajak maupun bea dan cukai yang telah melebihi target. Capaian ini tentu menjadi modal semangat bagi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk mengejar target penerimaan perpajakan pada APBN 2022. Apalagi berbagai upaya reformasi fiskal tahun ini juga didukung secara regulasi seiring disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),” urai Puteri.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun atau setara 103,9 persen dari target. Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp269 triliun atau sekitar 125,1 persen dari target.

Puteri pun berharap target penerimaan perpajakan tahun 2022 bisa tercapai secara maksimal.

“Karenanya, Kemenkeu juga harus memastikan kesiapan secara memadai baik dari segi peraturan pelaksana, SDM, teknologi, hingga strategi implementasi sehingga UU HPP ini dapat bekerja optimal dalam mengejar target penerimaan negara dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,” tegas Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga menyoroti terkait realisasi belanja pemerintah APBN tahun 2021, khususnya belanja subsidi pupuk. Hal ini lantaran subsidi pupuk menjadi salah satu persoalan yang dihadapi di daerah pemilihannya.

“Pemerintah perlu memastikan dan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi secara merata. Apalagi sekarang ini kita sudah memasuki musim tanam, termasuk di daerah pemilihan saya yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta yang merupakan lumbung padi nasional. Namun, para petani selalu mengeluhkan ketersediaan pupuk yang terjangkau. Karenanya, belanja subsidi ini harus dipastikan menjangkau para petani, termasuk di dapil saya,” ucap Puteri.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan kepemudaan.

“Kita ingin mengetahui realisasi tracking anggaran berbasis gender dalam APBN untuk mengukur sejauh mana dukungan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan atas perempuan dan anak. Selain itu, saya kira hal serupa juga bisa dilakukan atas anggaran untuk pemberdayaan pemuda yaitu pengarusutamaan tracking program berbasis kepemudaan. Sehingga kita bisa mengetahui seberapa besar dukungan APBN untuk kemajuan pembangunan sumber daya manusia,” tutup Puteri.