PLN Diminta Gunakan Data Pemerintah Alirkan Subsidi Listrik

DPR RI - Anggota Komisi VI DPR RI Primus Yustisio mendorong PLN gunakan data pemerintah untuk melakukan subsidi listrik 900VA. Sebab menurutnya data yang dimiliki PLN mengenai pengguna listrik 900VA seringkali tidak akurat dengan fakta di lapangan. Ia menambahkan, ketidakakuratan data PLN pernah terjadi beberapa tahun lalu, sehingga ia pun mengakui bahwa dirinya tidak pernah mempercayai data dari PLN.

Hal tersebut ia utarakan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan 3 BUMN sektor energi, Pertamina, PLN, dan PGN secara virtual pada Kamis (16/4). Menurut Primus masalah teknis soal subsidi ini sudah ada sejak tiga tahun lalu, ketika itu listrik 900VA memang akan dijadikan listrik bersubsidi namun datanya tidak menyeluruh sehingga yang terjadi di lapangan adalah kekacauan data.

"Subsidi yang 450VA sudah ditentukan selama tiga bulan dan harusnya mudah dicari karena kita punya datanya. Kalau yang 900VA ini yang harus jelas, karena dari tiga tahun lalu ini sudah jadi masalah yang sama. Datanya tidak sama dengan data statistiknya pemerintah. Saya minta, ini pakai datanya pemerintah," tegas politisi Fraksi PAN tersebut.

Selanjutnya, ia juga meminta PLN untuk menempelkan stiker subsidi terhadap para pengguna listrik 900VA ini sebagai bentuk akuntabilitas untuk masyarakat dan penilaian kelayakan terhadap pengguna listrik tersebut.

"Ini bukan bentuk diskriminasi ya, lebih kepada akuntabilitas jadi nanti tetangganya bisa menilai si pemilik stiker subsidi ini layak atau tidak," imbuhnya.

Selain itu, menurut Primus masyarakat dihadapkan pada marathon waktu atau tidak bisa dipastikan kapan bencana (wabah virus Corona) ini akan berakhir. Untuk itu ia meminta kesiapsiagaan dari para pekerja PLN di lapangan untuk memastikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diharuskan untuk tinggal di rumah selama pandemi ini.

"Artinya jangan lengah. Teknisi harus siap siaga 24 jam memberikan kenyamanan kepada masyarakat Indonesia karena kami kan diwajibkan berada di rumah. Kemudian kebutuhan belajar anak-anak secara virtual di rumah, artinya jangan sampai ada pemadaman apalagi pemadaman secara sepihak. Itu harus dicarikan solusinya segera untuk PLN demi kenyamanan bersama," tukasnya.