Pertamina diminta audit kondisi semua pipa minyak bawah laut
DPR RI - Terkait bocornya pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina (Persero) di Teluk Balikpapan, Komisi VII DPR RI minta Pertamina untuk melakukan audit terhadap kondisi pipa-pipa minyak miliknya, terutama yang berada di bawah laut. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui mana pipa-pipa yang masih layak dan mana yang tidak.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring saat meninjau lokasi kejadian bocornya pipa minyak bawah laut Pertamina di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Karena pipa-pipa minyak milik Pertamina itu jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu Pertamina perlu melakukan semacam audit, mana pipa-pipa yang layak dan mana pipa-pipa yang tidak layak, terutama yang ada di bawah laut," ucap Tifatul di Balikpapan, Kaltim, Senin (09/4).
Menurutnya, untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa, Pertamina sebagai perusahaan yang cukup besar perlu memasang peralatan deteksi yang dapat mendeteksi secara dini apabila terjadi kebocoran-kebocoran.
Terkait peristiwa bocornya pipa bawah laut Pertamina di Teluk balikpapan, Tifatul mengatakan harus dilakukan investigasi terlebih dahulu, apa yang menjadi penyebab daripada patahnya pipa bawah laut Pertamina. Kemudian barulah ditangani secara hukum dan secara teknisnya.
"Secara teknis sudah cepat diatasi, kita sudah tidak menemukan tumpahan minyak. Tumpahan minyak ini memang harus segera diatasi, karena sedikit banyak tumpahan minyak itu akan berdampak pada lingkungan. Ke depannya perlu dilakukan langkah antisipasi agar jangan sampai kejadian ini terulang kembali," pungkasnya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
11 April 2018 11:18 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
11 April 2018 11:18 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
11 April 2018 11:18
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman