Perlu pengawasan mendalam terhadap otsus Papua

DPR RI - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai perlu adanya pemantauan dan pengawasan secara mendalam mengenai permasalahan mengenai penyalahgunaan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua. Fadli memastikan, DPR melalui Tim Pemantau Otsus Papua juga memantau dan mengawasi berbagai masalah yang terjadi di sana.
"Kami menerima aspirasi-aspirasi tentang masalah yang terjadi, dan tentu saja kami akan berusaha untuk menyelesaikan hal tersebut dan menciptakan kondisi yang kondusif di Papua," ujar Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/03).
Politisi F- Gerindra itu menambahkan, akibat dari penyalahgunaan dana otsus Papua ini mengakibatkan pembangunan yang terjadi di Papua tidak merata.
"Perkembangan di Papua itu tidak merata karena dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan daerahnya disalahgunakan. Oleh karena itu, saya harap hal ini segera ketemu titik terangnya, supaya Papua menjadi kondusif," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, bahwa permasalahan otsus Papua merupakan masalah bersama, dan harus dihadapi semua kalangan masyarakat.
"Permasalahan ini tidak hanya jadi masalah pemerintah, namun menjadi masalah DPR dan masyarakat juga. Kita semua harus bekerja sama untuk melakukan pengawasan terhadap hal ini," imbuh politisi F-PD itu.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan kepada Pimpinan DPR RI mengenai dugaan telah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana otonomi khusus daerah Papua dari tahun 2011 hingga 2017, pada Senin (5/3) lalu.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
13 Maret 2018 10:48 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
13 Maret 2018 10:48 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
13 Maret 2018 10:48 -
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman