Perlambatan Ekonomi Global Jadi PR Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju
DPR RI - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah mengumumkan para menteri yang akan membantunya dan tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 di halaman Istana Kepresidenan, Rabu (23/10) lalu. Dari 34 nama yang menduduki kursi menteri, terdapat wajah lama dan juga wajah baru, tak terkecuali di tim ekonomi.
Anggota DPR RI, MH Said Abdullah mengapresiasi komposisi tim ekonomi yang merupakan kombinasi kalangan profesional dan politisi. Kombinasi ini diharapkan melahirkan terobosan dan gagasan baru dalam bidang ekonomi yang pada gilirannya nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan visi ekonomi Presiden Jokowi.
Namun, politisi senior Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan tim ekonomi baru untuk segera bekerja keras dan memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini penting segera dilakukan mengingat perlambatan ekonomi global masih terus membayangi ekonomi domestik.
"Melihat profil Tim Ekonomi Kabinet Jokowi-Ma'ruf 2019-2024 sepertinya perlu kerja keras untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita. Sebab, tantangan ekonomi kita tidak hanya datang dari internal tetapi juga eksternal," ujarnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (23/10).
Said melihat, berbagai tantangan yang masih mewarnai perekonomian Indonesia seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen, rendahnya tax ratio, ancaman defisit perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan (CAD) yang terus melebar, nilai tukar rupiah yang masih rentan.
Terlebih lagi, tantangan luar negeri mengenai ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun. Bahkan para pelaku usaha global masih menunggu perkembangan perang dagang China dan AS terkait kesepakatan damai dagang fase satu pada November nanti. "Semuanya adalah PR yang dihadapi ekonomi Indonesia pemerintah ke depan," tegasnya.
Kendati tantangannya sangat besar, Said optimis dengan komposisi kabinet yang baru saja diumumkan ini. Untuk itu, kekompakan tim ekonomi dalam mendesain kebijakan ekonomi mutlak diperlukan. Tim kerja yang andal dalam bidang ekonomi menjadi kunci penting untuk mewujudkan visi ekonomi yang telah disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menargetkan pada 2045, Indonesia telah menjadi negara maju bahkan masuk dalam jajaran 5 besar ekonomi dunia. Indonesia juga harus mampu keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dengan pendapatan per kapita Rp 320 juta per tahun atau Rp 27 juta per bulan.
"Kita harus tetap bangun semangat optimis, persoalan ekonomi adalah persoalan bangsa yang harus kita hadapi dan dukung bersama. Apalagi kita masih dalam fase bonus demografi. Jangan sampai bangsa ini terjebak dalam middle income trap," ulasnya.
Said menjelaskan, DPR RI akan tetap mengawasi kebijakan Pemerintah. DPR RI terus menjadi mitra yang efektif dan konstruktif untuk mengawasi jalannya roda pemerintah. "Saya berharap, para pembantu Presiden ini memiliki semangat kerja keras, anti korupsi, fokus untuk menyukseskan visi misi Presiden, serta kebijakan yang inovatif. Saya yakin para Menteri bisa memperbaiki kondisi ekonomi yang lebih baik bahkan bisa tumbuh diatas 5 persen," pungkasnya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
24 Oktober 2019 14:43 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
24 Oktober 2019 14:43 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
24 Oktober 2019 14:43 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
24 Oktober 2019 14:43 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
24 Oktober 2019 14:43
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman