Penyebaran Covid-19 Tinggi, Pemerintah Diminta Vaksinasi Tahanan
DPR RI - Pemerintah diminta menjadikan narapidana sebagai salahsatu prioritas penerima vaksin. Mengingat penyebaran Covid-19 di dalam tahanan cukup tinggi. Terlebih, saat ini di dalam tahanan mengalami over kapasitas.
“Saya meminta pemerintah agar menjadikan para tahanan di lapas sebagai prioritas penerima vaksin. Hal ini karena seperti yang kita tahu, mayoritas penjara di Indonesia sudah banyak yang overkapasitas. Hingga para napi tidak bisa jaga jarak dan akibatnya, mereka sangat rentan kena Covid,” ujar Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2).
Sahroni mencontohkan, November lalu ada ratusan napi di Lapas Pekanbaru yang positif. Begitu juga di Lapas Sukamiskin yang memiliki 52 kasus positif.
“Ini kan karena padatnya tahanan di lapas hingga beresiko menyebabkan penyebaran yang tinggi. untuk itu saya meminta kepada Kemenkumham untuk segera melakukan vaksinasi di lapas” tambahnya.
Politikus Partai Nasdem ini menegaskan, vaksinisasi bentuk pemenuhan hak para tahanan di bidang pelayanan kesehatan kesehatan yang harus dijamin negara.
“Jangan karena mereka tahanan lalu statusnya dipandang sebelah mata. Walaupun mereka merupakan tahanan, para napi tetap memiliki hak dari negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karenanya demi HAM, pemerintah harus prioritaskan vaksinasi para tahanan," tuntasnya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
18 Februari 2021 13:57 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
18 Februari 2021 13:57 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
18 Februari 2021 13:57 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
18 Februari 2021 13:57 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
18 Februari 2021 13:57
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman