Penumpasan KKB Diminta Tetap Perhatikan HAM
DPR RI - Baru-baru ini, publik kembali dikejutkan dengan aksi agresif yang dilancarkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terhadap TNI dan masyarakat sipil yang ada di Papua.
Adapun insiden yang baru saja terjadi adalah serangan penembakan yang menewaskan Kepala BIN Daerah Papua Mayor Jenderal Anumerta I Gusti Putu Danny.
Menanggapi kejadian ini, Wakil Ketua komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyampaikan pandangannya. Menurut Sahroni, berbagai aksi yang dilancarkan oleh KKB ini memang sudah sangat keterlaluan dan mengancam keamanan negara. Karenanya, KKB harus ditumpas, namun jangan membabi-buta.
"KKB ini dalam menjalankan aksinya memang benar-benar keterlaluan dan mengancam keamanan berbangsa kita. Karenanya, sesuai dengan arahan Pak Jokowi, KKB ini harus ditangkap seluruhnya, sampai ke akar-akarnya,” ujar Sahroni dalam keterangannya hari ini (28/4).
Lebih lanjut, Sahroni mengingatkan agar dalam melaksanakan aksi penumpasan tersebut, TNI Polri harus melakukannya dengan tetap sesuai aturan dan koridor aturan HAM.
“KKB harus ditumpas, namun jangan membabi buta. Tetap dengan etika, dan jangan melanggar HAM sehingga bisa mencoreng nama Indonesia. Lakukan penumpasan dengan taktis dan terencana, dan tetap dalam koridor yang berlaku,” sambungnya.
Sahroni juga meminta para personel keamanan agar tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang dilancarkan oleh KKB dan tetap fokus dalam menjalankan tugasnya dalam menumpas kelompok tersebut.
“Pembunuhan perwira tinggi TNI dan anggota brimob merupakan provokasi perang. Kita harus pintar-pintar untuk menumpasnya. Jangan sampai kita terprovokasi melakukan serangan membabi buta yang justru kelompok ini harapkan untuk mendiskreditkan kita di mata dunia.” demikian Sahroni.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
28 April 2021 19:04 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
28 April 2021 19:04 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
28 April 2021 19:04
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman