Penetapan Pimpinan AKD Berlangsung Dinamis
DPR RI - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, penentuan pimpinan dan alokasi kursi untuk Fraksi-Fraksi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih berlangsung dinamis.
Menurutnya, masih perlu dilakukan lobi-lobi antarfraksi agar mencapai musyawarah mufakat dan proporsional sesuai metode penghitungan yang berlaku.
“Kalau kemarin itu bukan soal tarik-menarik Komisi, tetapi karena ada pembulatan-pembulatan yang kemudian dianggap mesti dikonsultasikan. Sehingga kita memberikan waktu kepada kawan-kawan untuk berkonsultasi dengan fraksi-fraksi masing-masing,” jelas Sufmi ketika ditemui wartawan di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, penentuan pimpinan AKD di periode ini berbeda dengan periode sebelumnya. Kini, aturan terkait alokasi kursi di pimpinan di AKD tidak lagi sistem paket, melainkan proporsionalitas. Metode proporsional ini diyakini dapat mewakili suara rakyat karena berdasarkan komposisi perolehan suara partai politik dalam Pemilu 2019 dan jumlah kursi di DPR RI.
Sementara saat ditanyai target AKD yang diinginkan Fraksi Partai Gerindra, menurutnya saat ini masih belum ada AKD khusus yang diincar. Namun, tak menutup kemungkinan Fraksinya mengambil Komisi yang bersentuhan langsung dengan rakyat. "Gerindra akan mengambil Komisi atau AKD yang mana belum ada keputusan, sehingga kita masih konsultasikan dengan internal partai," jelasnya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
09 Oktober 2019 11:26 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
09 Oktober 2019 11:26 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
09 Oktober 2019 11:26 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
09 Oktober 2019 11:26 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
09 Oktober 2019 11:26
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman