Penambahan personel diharapkan perbaiki integritas lapas

DPR RI - Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil setuju penambahan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Namun Nasir menekankan penambahan pegawai yang mencapai 17.526 orang tersebut turut meningkatkan integritas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.

Nasir mengatakan, dengan meningkatknya integritas maka berkurang pula kabar negatif terkait lapas yang selama melekat di masyarakat. Oleh karenanya, dia meminta Kemenkum HAM dapat menyeleksi calon pegawai yang akan ditugaskan di lapas.

"Harapan kita, penambahan SDM ini berkorelasi dengan upaya meningkatakn integritas di lingkungan lapas. Kemenkumham harus menyeleksi orang-orang yang punya integritas. Ini menjadi tantangan Kemenkumham, untuk menyeleksi dengan baik, sehingga tidak asal menerima personel," kata Nasir di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7) kemarin.

Politisi F-PKS itu meminta Kemenkum HAM mengindari calon pegawai yang tidak mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi menjadi petugas di lapas. Dia pun meminta dengan tegas agar penerimaan pegawai ini benar-benar bersih, tidak ada titipan atau nepotisme yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Selain itu, Nasir juga mengkritisi terkait over kapasitas lapas yang selama ini terjadi. Dia meminta, Kemenkum HAM bekerja sama dengan kepolisian terkait penanganan hukum kepada tersangka narkoba. Penanganan harus benar-benar objektif. Pasalnya, saat ini 70-80 persen penghuni lapas adalah kasus permasalahan narkoba.

"Kami berharap pihak terkait tidak asal main tangkap, dan memasukkan ke dalam lapas. Itu tidak akan bisa mengurangi over kapasitas. Kalau kita bicara terus menerus over kapasitas, tapi kita tidak menginterupsi cara penegak hukum menangani kejahatan narkoba, itu seperti kita menegakkan benang basah," tuturnya.