Pemulihan Ekonomi Daerah Masih Beragam, DPR Imbau Pemerintah Punya Strategi Jitu

DPR RI - Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mengimbau pemerintah untuk terus meningkatkan pemerataan pembangunan. Tujuannya, mengantisipasi tantangan divergensi pemulihan ekonomi.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Kementerian PPN/Bappenas terkait sasaran dan indikator pembangunan yang termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (2/6). 

Untuk informasi, fenomena divergensi ini terjadi apabila terdapat perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi, baik secara sektoral maupun spasial, yang dapat memicu terjadinya kesenjangan. Hal ini mulai terindikasi dari tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Sebagai contoh, Pulau Sulawesi mencatat pertumbuhan sebesar 1,2 persen, sedangkan Pulau Maluku dan Papua tumbuh mencapai 8,97 persen pada triwulan I-2021.

Namun, pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan justru masih minus 2,23 persen, seperti halnya Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang juga masih terkontraksi cukup dalam pada posisi minus 5,16 persen.

Kata Puteri, meski sejumlah indikator mulai menunjukkan sinyal pemulihan yang solid, seperti indeks keyakinan masyarakat yang berada di level optimis, peningkatan nilai ekspor, hingga Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang menguat, namun proses pemulihan ekonomi Indonesia masih divergen.

"Artinya, pertumbuhan yang terjadi belum merata, baik secara sektoral maupun spasial. Hal ini pun berpotensi memperlebar kesenjangan yang tentunya memerlukan intervensi segera dari pemerintah melalui pembangunan secara sektoral maupun kewilayahan,” kata Puteri.

Dia menambahkan, saat ini kecepatan pemulihan ekonomi tiap wilayah masih beragam. Sehingga, strategi pemulihan secara kewilayahan ini juga patut menjadi perhatian Bappenas.

"Berbagai program dan kegiatan prioritas nasional yang didorong Bappenas dalam RKP tahun 2022 harus memiliki daya ungkit tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus mengurangi disparitas pembangunan,” urai Puteri.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat kecepatan pemulihan secara sektoral yang masih beragam hingga triwulan I-2021. Beberapa diantaranya, seperti sektor informasi dan komunikasi yang telah tumbuh mencapai 8,72 persen, sementara sektor transportasi dan pergudangan (-13,12 persen) serta sektor akomodasi dan makan minum (-7,26 persen) juga masih tertekan. Puteri pun mengimbau agar pemerintah memberikan perhatian kepada sektor-sektor yang masih terkontraksi karena turut berdampak kepada pendapatan pelaku usaha dan pekerja.

Lebih lanjut, Puteri menilai bahwa pemerintah perlu lebih optimis untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 yang ditargetkan berada pada rentang 5,5 hingga 6,3 persen. Padahal, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka per Februari 2021 sudah berada di kisaran 6,26 persen.

“Tahun depan kita harap pelaksanaan UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi sudah dapat berfungsi dengan optimal guna menarik investasi ke dalam negeri. Begitu pula dengan proyek-proyek strategis yang didorong Bappenas yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja lokal. Dengan begitu, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan tahun depan perlu ditargetkan dengan lebih rendah lagi,” tegas Puteri.

Dalam agenda tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan sasaran dan indikator pembangunan sebagai berikut tingkat kemiskinan 8,5 – 9,0 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,5 – 6,3 persen, Indeks Pembangunan Manusia 73,41 – 73,46, penurunan emisi gas rumah kaca 26,87 persen, serta rasio gini 0,376 – 0,378. Sementara itu, terdapat indikator lainnya yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104, serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada kisaran 102-105.