Pemondokan dan katering jadi sorotan Tim Pengawas Haji

DPR RI - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan haji tahun ini. Pemondokan dan katering jadi catatan penting sorotan Tim Pengawas (Timwas).

"Pemondokan di Madinah masih terlalu jauh lokasinya, sekitar 1,2 kilometer. Pemondokan yang jauh itu menyulitkan akses bagi jamaah bila ingin bepergian atau beribadah ke pusat kota Madinah," ucap Fadli yang baru saja tiba dari Arab Saudi, Kamis (24/8).

Timwas meninjau pemondokan di sana masih kurang layak bagi jamaah haji Indonesia. Selain itu, Timwas menemukan makanan basi dari perusahaan katering yang ditunjuk di Arab Saudi. Makanan basi tersebut langsung ditarik dan digantikan dengan yang baru. Hal ini berakibat, jamaah haji Indonesia telat makan malam.

"Kami meninjau perusahaan katering yang membuat makanan basi. Kondisi perusahaan kurang layak," katanya.

Ia berpendapat, seharusnya perusahaan tersebut tidak diberikan deal yang besar, karena perusahaan katering itu masih baru, tidak besar, dan kurang profesional. Jika terjadi kembali, menurutnya, perusahaan katering itu di-black list.

Sementara itu, jika dilihat secara umum, Menurut Fadli, pelayanan haji tahun ini sudah meningkat.

"Tinggal memperbaiki sisi kekurangan yang masih menjadi sorotan. Catatan lainnya adalah tenaga medis dirasa masih kurang," ucapnya.

Kemudian, di Mekkah terdapat praktik rentenir. Ada living cost yang diberikan ke jamaah sebesar 1500 riyal dengan pecahan 500 riyal.

"Bila jamaah ingin memecah uang 500 riyal, maka dipotong 80 riyal. Ini praktik rentenir dalam pelaksanaan ibadah haji," jelasnya.

Di sisi lain, Fadli menyampaikan bahwa tahun ini, tahun transisi dalam penyelenggaraan haji. Tahun depan, penyelenggaraan haji sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk kuota haji, Fadli mendesak pemerintah melakukan lobi intensif agar kuota haji Indonesia terus bertambah. Tahun ini, kuota haji 211 ribu plus 10 ribu orang calon haji. Tambahan 10 ribu diberikan pemerintah Arab Saudi kepada semua negara, bukan hanya Indonesia. Tahun lalu sempat dikurangi karena proyek perluasan Masjidil Haram.

"Pemerintah harus melakukan lobi yang intensif di Organisasi Kerjasama Islam (OKI), karena di situ kuota ditentukan. Antrian calon haji Indonesia juga semakin panjang," ungkapnya.

Sementara Menurut Komisi VIII Sodik Mujahid, masih ada catatan-catatan kecil dalam penyelenggaran tahun ini. Misalnya, petugas haji Indonesia lemah berkoordinasi, rumah makan masih jauh dari jangkauan jamaah, dan mutu katering kurang baik.

"Masih ada kelemahan perencanaan. Misalnya, maktab yang jauh. Dan yang paling jauh adalah pada hari jelang haji atau muthawaf ifadhoh di mana jemputan sudah dihentikan," ujarnya.

Kemudian, Komisi VIII Iskan Qolba Lubis mengatakan, daya tawar penyelenggara haji Indonesia sangat lemah. Kalah dalam bernegosiasi dengan negara lain.

"Jamaah haji kita paling besar, tapi ternyata daya tawar kita paling lemah. Ini perlu kita analisa," keluhnya.

Politikus PKS mengungkapkan, berdasarkan kesepakatan Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII, jamaah Indonesia seratus persen harus berada di markaziyah atau ring satu. Namun, tiba-tiba digeser oleh jamaah Iran dan 18 persen tidak masuk ring satu. Akibatnya, jamaah Indonesia mendapat fasilitas yang tidak memadai. Selain jauh, sarana gedung banyak yang rusak dan biayanya pun sama.

"agar ke depan nomenklaturnya ada yang diubah. Di Indonesia mesti ada kementerian haji yang lepas dari Kemenag. Di negara lain ada kementerian haji. Ini lah yang membuat daya tawarnya kuat," pungkasnya. (AMANDA FN)