Pemerintah Perlu Perkuat Isu Lingkungan, Pangan dan Energi

DPR RI - Anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyatakan, masalah penguatan kemapanan penyediaan energi dan lingkungan hidup yang tidak disinggung dalam pidato kenegaraan presiden terpilih 2019-20124 menjadi titik awal kelemahan pengelolaan negara. Dikatakannya, sudah berpuluh tahun sejak reformasi, persoalan pangan dan energi menjadi isu utama di setiap awal tahun.

Bergantinya presiden, setelah Suharto yang dilanjutkan Habibi, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi, pemerintahan selalu mengeluhkan beban subsidi energi menjadi persoalan pelik keuangan negara. Tahun 2019, Realisasi Subsidi Energi per Agustus mencapai Rp 103 triliun, atau 46 persen dari Pagu APBN. Sedangkan subsidi non energi termasuk pangan pada APBN 2019 tercatat Rp 64,3 triliun. Namun semua upaya yang dilakukan pemerintah tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sehingga stagnan pada angka 5 persen.

"Saya melihat, pemerintah perlu ada konsentrasi lebih terkait masalah lingkungan dan energi ini. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Subsidi BBM, anomali iklim, emisi karbon, yang berdampak pada persoalan pangan, kesehatan hingga kesejahteraan menjadi sangat perlu untuk menjadi perhatian," kata Akmal dalam berita rilisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (22/10).

Politisi Fraksi PKS itu membandingkan fokus APBN 2020 dengan fokus pidato presiden. Dimana, keduanya sama-sama terdapat lima fokus. Pada APBN 2020, fokusnya adalah peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial, pengembangan infrastruktur, pemberian insentif perpajakan, penguatan transfer ke daerah dan dana desa, serta penguatan dana abadi di bidang pendidikan.

Sedangkan lima fokus yang disampaikan pada pidato presiden usai dilantik untuk masa bhakti 2019-2024 yaitu, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur, Perundang-undangan disederhanakan, Penyederhanaan birokrasi dan Transformasi ekonomi.

"Ada beberapa kemiripan fokus pidato pelantikan presiden dengan fokus APBN 2020. Namun saya berharap, pemerintah lebih perhatian lagi pada masalah lingkungan dan energi ini, mengingat Banggar DPR RI potong anggaran subsidi energi jadi Rp 124,87 triliun di APBN 2020," ujarnya.

Akmal menekankan agar pemerintah periode ini dapat mulai memikirkan masyarakat lebih detail dengan memperhatikan bagaimana daya belinya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya sehingga berujung bagaimana kesejahteraannya. Menurutnya, pemerintah harus mulai menumbuhkan perekonomian yang signifikan dengan membangun peluang menampung bonus demografi rakyat Indonesia.

"Saya berharap, pemerintah mampu bergerak bukan saja berdasar pidato pelantikan saja untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Jangan lagi ada gejolak BBM mahal, pangan mahal, terganggunya rakyat dari kabut asap akibat kebakaran, banjir longsor akibat perizinan yang serampangan dan berbagai hal yang membuat rakyat sengsara. Masyarakat perlu jaminan rasa aman hidup dengan mudah dalam pekerjaannya, pendidikannya dan kesehatannya. Semoga pemerintah mampu menjalankannya, selamat Bekerja Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin," pungkasnya.