Pemerintah harus sampaikan kepada dunia bahwa Indonesia aman
DPR RI - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, banyak negara yang mengeluarkan travel advice atau anjuran bepergian kepada warganya yang mengunjungi Indonesia, merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Hal ini akibat dari situasi dan kondisi Indonesia, yang sempat mendapat serangan teror baru-baru ini.
"Kita tidak bisa mengingkari, beberapa negara mengeluarkan travel advice terhadap Indonesia. Tentunya ini menjadi salah satu konsekuensi yang tidak bisa dihindari," kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).
Menurutnya, dengan adanya situasi ini, pemerintah dapat memaksimalkan peran Kementerian Pariwisata. Kemenpar harus mengambil perannya, dengan memberikan suatu pemahaman kepada dunia bahwa Indonesia dalam situasi dan kondisi aman. Hal ini seperti saat terjadinya Bom Bali belasan tahun lalu, yang berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan.
"Kemenpar jangan diam saja. Artinya hal ini seperti dulu saat terjadi Bom Bali dulu. Waktu itu Kemenpar memberikan pemahaman bahwa Indonesia aman. Sekarang harus dilakukan minimal yang sama. Jangan dibiarkan. Jangan seolah ada pembenaran bahwa tidak terjadi apa-apa. Ini realitanya negara-negara mengeluarkan travel advice," tandas politisi PAN itu.
Sejauh ini, sudah ada 14 negara yang mengeluarkan travel advice atau peringatan keamanan untuk warganya yang akan berkunjung ke Indonesia. Travel advice itu dirilis setelah serangan teror yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air.
Daftar negara yang mengeluarkan travel advice itu di antaranya Inggris, Amerika Serikat, Australia, Hongkong, New Zealand, Singapura, Malaysia, Polandia, Irlandia, Kanada, Prancis, Filipina, Brasil, dan Swiss.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
22 Mei 2018 12:06 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
22 Mei 2018 12:06 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
22 Mei 2018 12:06
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman