Pemerintah Diminta Tanggung Biaya Pemulangan TKI dan ABK

DPR RI - Pemerintah diminta menanggung biaya pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI), anak buah kapal (ABK) hingga jemaah tabliq yang ada di berbagai negara, khususnya di Malaysia. Langkah ini sebagaimana penanganan 3 klaster besar WNI yang terdampak Covid-19.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya dalam rapat kerja virutual Komisi I, Selasa (7/4).

“Pemerintah perlu menyediakan dana kontingensi untuk evakuasi pemulangan TKI, ABK dan Jamaah Tablig yang tidak mampu."

"Saat ini dapat dipastikan keuangan mereka sudah menipis dan entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta Pemerintah mengantisipasi hal ini segera," katanya.

Di sisi lain Teuku Riefky yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat menyampaikan, pimpinan Komisi I memberikan apreasiasi atas upaya yang telah dilakukan Kemenlu terhadap pendampingan, bantuan shelter darurat, sembako dan obat-obatan yang diberikan melalui KBRI diberbagai negara. 

Kemenlu mencatat hingga 6 April dari sekitar 1,2 juta WNI di Malaysia hanya 44.650 orang yang telah kembali, dari 16.863 ABK yang bekerja di 116 kapal hanya 4.496 orang yang kembali sementara dari 907 Jamaah Tablig yang tersebar di 8 Negara (mayoritas di India) hanya 10 orang yang telah kembali ke Indonesia.