Pemerintah diminta tak arogan soal garasi bila ingin beli mobil

DPR RI - Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido menekankan pemerintah harus menghargai hak asasi manusia (HAM) dengan membatasi kepemilikan mobil hanya bagi rumah yang memiliki garasi. Tidak semua orang mempunyai rumah yang ada garasi.

"Pemerintah jangan terlalu arogan melakukan pembatasan seperti itu. Sebab, pemerintah belum menyiapkan sarana-prasarana angkutan umum yang layak," ujar Rendy Lamadjido sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Rabu (13/9) kemarin.

Menurut Rendy, pemerintah hendaknya berpikir secara logis, artinya berikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dengan baik. Upaya pembatasan kendaraan hendaknya dilakukan secara lebih efektif, tanpa mengurangi hak-hak dan keinginan orang untuk berkembang dan meningkatkan kehidupannya.

"Jangan dibatasi yang punya mobil hanya orang-orang kaya. Lalu, orang-orang menengah ke bawah tertutup miliki mobil hanya gara-gara tak punya garasi," ucapnya.

Politisi PDIP itu berharap, pemerintah menyiapkan lapangan parkir. Ada beberapa negara yang menyiapkan lahan parkir bagi masyarakat yang tidak memiliki garasi. Dengan cara tersebut, pemerintah bisa memperoleh dana dari biaya parkir pemilik kendaraan.

Terkait persoalan kemacetan, menurutnya bukan karena mobil. Akan tetapi, karena pemerintah belum mampu mengatur traffic lights, dan mengatur traffic management. Menurutnya, pengaturan lalu lintas masih kacau, sehingga kesemrawutan terjadi di mana-mana. Ia menyarankan, perbaiki angkutan umum.

"Kalau angkutan umum baik dan layak, maka tidak akan ada orang membawa mobil pribadi," katanya.

Dia mencontohkan, di Eropa masyarakat di sana lebih senang naik kereta api atau angkutan umum yang lebih murah, aman dan nyaman. "Inilah yang harus pemerintah pikirkan. Kalau angkutan umum lebih nyaman, maka pasti masyarakat akan memilihnya, sementara mobil pribadi hanya untuk kepentingan khusus seperti rekreasi atau mengangkut barang," ujarnya.