Pemerintah Berencana Naikkan Tarif PPN, Begini Reaksi Wakil Ketua DPR
DPR RI - Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal semakin menambah beban hidup masyarakat, terutama mereka kalangan menengah bawah.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, saat ini beban hidup masyarakat bawah umumnya sudah sangat berat akibat dampak dari pandemi Covid-19. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana dalam setahun terakhir. Tidak sedikit usaha rakyat yang gulung tikar. Bahkan, di beberapa perusahaan juga menerapkan pemangkasan gaji karyawannya. Akibat lesunya daya beli masyarakat, bisnis pun mengalami kontraksi.
"Lihat di mal-mal sepi, baru mendekati Lebaran ini saja agak ramai. Kalau Pemerintah menaikkan tarif PPN, ini pasti akan berdampak langsung pada kondisi perekonomian masyarakat," kata Gus AMI- sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar, Selasa (11/5).
Rencana kenaikan PPN juga dinilai bakal berdampak pada industri-industri kecil yang dijalankan masyarakat. "Karena itu, menurut saya harus dikaji betul. Jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah justru bakal berdampak pada meningkatnya beban hidup masyarakat," tutur Ketua Umum DPP PKB ini.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan bahwa Pemerintah berencana untuk melakukan reformasi perpajakan yang sehat, adil, dan kompetitif. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah dengan memperluas basis perpajakan.
Dalam paparannya di acara Musrenbangnas 2021 secara virtual pada Selasa (4/5/2021), tertulis bahwa pihaknya berencana untuk menaikkan tarif PPN.
"Dari sisi perpajakan atau pendapatan negara yaitu bagaimana menggali potensi dan peningkatan tax rasio perluasan basis pajak terutama dengan adanya era digital ekonomi dan e-commerce. Kita juga akan melaksanakan cukai plastik dan tarif PPN yang akan dibahas di dalam undang-undang ke depan," jelas Sri Mulyani.
Saat ini, tarif pajak atas konsumen sebesar 10%. Kendati demikian belum jelas berapa besar rencana kenaikan tarif PPN tersebut.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
12 Mei 2021 08:32 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
12 Mei 2021 08:32 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
12 Mei 2021 08:32
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman