Pemda Diminta Berperan dalam Pembangunan Berkelanjutan

DPR RI - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Menurutnya, TPB bukan hanya pekerjaan DPR maupun pemerintah pusat, namun juga DPRD beserta pemerintah daerah, yang didukung oleh pemerintah kabupaten dan kota.

"TPB yang menekankan pada 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) merupakan komitmen bersama yang bertujuan untuk memastikan no one left behind dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan tahun 2030 dan membutuhkan sinergi serta kerja sama semua pihak," papar Nurhayati saat rapat BKSAP DPR RI bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kantor Gubernur Jatim, Jumat (20/9/2019).

Delegasi Anggota BKSAP DPR RI ke Provinsi Jatim yang terdiri dari Anggota BKSAP DPR RI Syamsul Bachri (F-Golkar) dan Kartika Yudhisti (F-PPP) ini menyambut baik kinerja jajaran Pemprov Jatim sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Aksi Daerah (RAD).

BKSAP DPR RI juga mengapresiasi Jatim yang berkomitmen dalam Waste to Energy, salah satunya yaitu dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo di Kota Surabaya yang dapat mengolah sampah menjadi sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Pada pertemuan ini, Nurhayati yang juga merupakan Chair di Forum Parlemen Dunia yang membahas TPB yaitu World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) menyerahkan dokumen Bali Roadmap yang diadopsi pada WPFSD ke-3 di Bali pada 4-5 September 2019 lalu sebagai panduan bagi Pemprov Jatim dalam rangka mendukung tercapainya TPB melalui berbagai kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di lain pihak, Asisten Sekda Jawa Timur Himawan menyampaikan bahwa Pemprov Jatim memiliki berbagai macam program untuk mencapai TPB antara lain yaitu dengan adanya tim pemantau TPB, membangun Poskesdes (pos kesehatan desa) di berbagai kabupaten dan kota, dan menggalakkan program SMK yang berfokus pada peningkatan keterampilan bagi generasi muda.

Pertemuan Panja SDGs BKSAP DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melibatkan BAPPEDA, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Biro Sumber Daya Alam, Biro Pemerintahan, serta Dinas Lingkungan Hidup Surabaya.