Pembangunan Infrastruktur Bantu Percepat Pemulihan Ekonomi
DPR RI - Pemerintah terus mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur untuk mencapai target menjadi negara maju sesuai Visi Indonesia 2045. Sepanjang tahun 2021, pemerintah mencatat telah menyelesaikan 124 proyek infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sedangkan pada tahun 2022, pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan 29 PSN. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menilai pentingnya peran pembangunan infrastruktur dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.
“Pembangunan infrastruktur strategis, termasuk dalam skema Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative atau BRI) yang melibatkan kerja sama dengan pemerintah Tiongkok, harus pula ditujukan untuk mendongkrak pemulihan ekonomi kita."
"Pembangunan infrastruktur penting untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tentunya juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal guna meningkatkan kesejahteraan dan mempersempit kesenjangan di daerah,” tutur Puteri yang hadir sebagai delegasi Partai Golkar dalam Forum Partai Politik Sabuk dan Jalan yang diselenggarakan Komite Pusat Partai Komunis Cina (PKC), secara daring pada Kamis (6/1).
Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan partai politik dari 11 (sebelas) negara sahabat Tiongkok dan mitra kerjasama Inisiatif Sabuk dan Jalan di Kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan, seperti Filipina, Sri Lanka, Malaysia, India, Thailand, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Maldives dan Indonesia.
Dalam pidatonya, Puteri menjelaskan peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Walaupun ditengah pandemi, nilai investasi dari Tiongkok ke tanah air semakin meningkat setiap tahun.
Bahkan, nilai investasi tahun 2020 mencapai 4,8 miliar dollar AS, dimana 2 tahun sebelumnya hanya mencapai 2,4 miliar dollar AS. Apalagi investasi berkontribusi sekitar 30 persen terhadap perekonomian kita. Sehingga, adanya kenaikan investasi yang juga didukung dari pelaksanaan berbagai proyek BRI diharapkan juga mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi,” ungkap Puteri yang juga menjabat sebagai Ketua Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI-Parlemen Tiongkok.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Departemen Internasional Komite Pusat PKC Chen Zhou turut menyampaikan perkembangan terkini pelaksanaan berbagai proyek kerjasama BRI.
“Sejak 2019, PKC dan Tiongkok telah bekerja sama dengan 40 partai politik di negara yang terlibat BRI untuk berpartisipasi dalam kerjasama BRI secara setara. Apalagi saat ini dunia tengah berupaya untuk pulih dari berbagai tantangan akibat pandemi. Sehingga, kerjasama BRI harus bisa membawa manfaat bagi perekonomian regional dan kehidupan masyarakat,” ungkap Chen Zou.
Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini berharap kerjasama pembangunan infrastruktur antara Indonesia dan Tiongkok dapat semakin diperkuat.
“Partai Golkar meyakini bahwa pemerintah Indonesia dan Tiongkok memiliki visi yang sama dalam mengembangkan proyek-proyek BRI. Yaitu, harus dapat berkontribusi pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan adil. Karenanya, kita perlu komitmen dan sinergi yang kuat dari kedua negara yang didasarkan para sikap saling menghormati dan mempercayai."
Sehingga, berbagai dinamika kedepan dapat teratasi secara transparan disertai solusi yang saling menguntungkan,”
tutup Puteri.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
07 Januari 2022 18:59 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
07 Januari 2022 18:59 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
07 Januari 2022 18:59 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
07 Januari 2022 18:59 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
07 Januari 2022 18:59
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman