Parlemen Cheko konsultasi mekanisme anggaran ke Banggar DPR

DPR RI - Ketua Badan Anggaran Azis Syamsuddin menerima kunjungan delegasi Parlemen Cheko Kamis, (20/7) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Kedatangan Parlemen Cheko ini dimaksudkan untuk berkonsultasi dengan DPR terkait mekanisme penyusunan anggaran. Selain itu, diharapkan kunjungan ini juga mampu memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Rombongan Parlemen Cheko Uladinie Konicies menanyakan mulai mekanisme penyusunan APBN di Indonesia, pertanggungjawaban anggaran hingga program jaminan kesehatan yang diberikan negara kepada warganya. Diskusi dua arah pun terjadi penuh dengan keakraban.

Menanggapi pertanyaan yang diajukan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin menjelaskan bahwa proses penyusunan APBN dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun pemerintah bersama DPR. Dalam rutinitas tahunan, penyusunan anggaran dimulai dengan pembahasan asumsi yang dimasukan di pembahasan tahun mendatang.

Selain itu mengenai pertangungjawaban anggaran, Politisi Golkar ini juga menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tiap tahunnya mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk selanjutnya dapat ditanggapi oleh masing-masing fraksi di DPR. “Hasil BPK itu dibahas di Komisi XI. Karena fungsi DPR ada tiga yakni legislasi, pengawasan dan budgeting. Pembahasan hasil BPK itu dibahas di Komisi XI dalam fungsi pengawasan,” terang Azis.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi XI Ecky Awal Muharram yang mengatakan bahwa mekanisme pembahasan LKPP diserahkan kepada seluruh fraksi untuk mendalami laporan keuangan seluruh kementerian dan lembaga.

"Hasil audit BPK disampaikan pada seluruh anggota DPR dalam paripurna dan masing-masing komisi berhak melakukan pendalaman hasil audit tersebut dengan kementerian yang jadi mitra komisi tersebut. Secara teknis hasil audit dibahas Komisi XI. Kalau dahulu ada BAKN, tapi sejak tidak ada maka itu dibahas di masing-masing komisi," tutur Ecky.

Setelah melakukan pendalaman terkait mekanisme penyusunan anggaran di Indonesia, Parlemen Cheko pun akan mendalami lebih lanjut serta menjadi masukan dalam pembahasan anggaran di negara Cheko. Selain bertemu dengan DPR RI, Parlemen Cheko juga dijadwalkan bertemu dengan BPK RI dan Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan topik serupa.