Netty: Opsi PSBB Harus Segera Diambil

DPR RI - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di zona-zona merah.

Dia menambahkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat, 

“Lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” tegas Netty melalui rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (23/6).

PSBB sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Menurutnya, pandemi akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang  ketat, tegas dan melibatkan partisipasi luas masyarakat.  

“Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui  aturan  yang ketat  dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi  akan abai dan tidak peduli.  Opsi pemberlakukan PSBB seperti  di awal pandemi harus diambil.  PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan,” ungkapnya. 

Diketahui jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus angka lebih dari 2 juta, tepatnya 2.004.445 pada Senin (21/6/2021). Dalam kurun waktu 24 jam, pemerintah melaporkan penambahan 14.536 kasus baru.

“Jika tak segera diambil kebijakan yang lebih ketat, maka kasus Covid-19 di tanah air akan semakin buruk. Jangan sampai kita mengalami seperti India dan Malaysia yang kewalahan kendalikan pandemi. Laksanakan  strategi tarik  rem dengan  pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari,” terangnya.

Legislator dapil Jawa Barat VIII menambahkan, saat ini banyak anak-anak sebagai kelompok rentan yang sudah terpapar Covid-19. Berdasarkan data, Jakarta mencatatkan penambahan kasus harian sebanyak 5.582 kasus, 879 diantaranya adalah anak-anak.

“Aturan yang ketat dan tegas dalam penerapan prokes harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan faskes yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih spesifik. 

Netty mengingatkan agar pemerintah tidak lamban bertindak guna mengantisipasi antrian bahkan penumpukan pasien di IGD karena ruang perawatan  penuh. "Segera tambah fasilitas perawatan semisal Wisma Atlet,  bahkan  siapkan skenario Rumah Sakit Lapangan   untuk antisipasi lonjakan pasien," sambungnya.

Netty juga mengingatkan para orangtua agar disiplin prokes dan bertanggung jawab memberi perlindungan kepada anak-anaknya. "Pastikan  anak-anak mendapat asupan memadai, istirahat cukup, dan tetap tinggal di rumah. Jangan malah orang tua yang membawa anak-anak ke mall atau tempat wisata dengan alasan mengatasi kejenuhan. Anak-anak adalah generasi masa depan bangsa yang harus dijaga kesehatannya," pesannya.