Mulyanto: Pemerintah Jangan Paksakan Kehendak Bangun Proyek IKN Baru

DPR RI - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, sebaiknya pemerintah tidak memaksakan kehendak membangun proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, apalagi dari sumber utang.

Menurutnya, daripada membangun IKN baru, ia mendorong pemerintah fokus mengejar target vaksinasi 90 persen populasi masyarakat Indonesia.

Pemerintah harus memprioritaskan program penanggulangan Covid-19 sebelum mengerjakan program lain yang tidak terlalu penting. Menurutnya, IKN saat ini masih layak dan tidak mendesak untuk dipindahkan. Sehingga, kata Mulyanto, tidak tepat program pemindahan IKN ini dimasukkan sebagai prioritas pembangunan.

“Sekarang ini kita harus fokus untuk mengejar target vaksinasi 90 persen populasi serta mulai menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas. Serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19. Pembiayaan fiskal pemerintah semestinya diarahkan pada sektor ini," kata Mulyanto dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Rabu (6/9/2021).

Secara bertahap, lanjut Mulyanto, pemerintah sebaiknya memulihkan industri pariwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Membangun kembali industri pengolahan yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik, industri yang menyerap tenaga kerja tinggi. Termasuk industri kecil dan menengah. “Seharusnya pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan seperti itu yang diprioritaskan untuk digerakkan seiring dengan mulai bergeliatnya permintaan pasar (demand),” tambahnya.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, utang yang semakin menumpuk, yang pembayarannya diambil dari pajak rakyat, harusnya diarahkan pada sektor yang mempercepat recovery terkait kesehatan dan ekonomi rakyat.  Bukan untuk proyek mercusuar atau sekedar legacy pemerintah. Oleh “Karenanya, tidak usah mikir proyek yang seperti ini. Agar kita tidak salah fokus,” kilah Mulyanto.

Legislator dapil Banten III tersebut menambahkan, dalam konteks saat ini tidak ada urgensi dan argumen yang kuat untuk menyegerakan kepindahan ibu kota. Selain itu, umur pemerintahan rezim sekarang tinggal beberapa tahun lagi. Tidak tepat juga mengambil keputusan yang strategis seperti pemindahan ibu kota negara. “Kita serahkan saja pada pemerintahan yang akan datang agar dapat dilakukan pengkajian yang matang dan komprehensif, tidak grasa-grusu,” tandasnya.