Minus India, Sidang Parlemen Dunia sepakati Deklarasi Bali

DPR RI - World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Deklarasi Bali. Sebanyak 17 poin yang tercantum dalam Deklarasi Bali terdiri dari tiga isu utama, yaitu tentang pembangunan inklusif dan berkeadilan sehingga tidak satu pun yang tertinggal (leave no one behind), pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim (SDGs&Climate Action), serta upaya menjaga perdamaian (Ending Violence, Sustaining Peace).

Parlemen Dunia menekankan pentingnya perdamaian dalam pembangunan inklusif dan berkeadilan. Tanpa perdamaian, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai. Maka, secara khusus Deklarasi Bali memuat soal penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Akan tetapi, India tidak sependapat dengan poin deklarasi yang menyangkut Rohingya.

"Kita sudah sepakat bersama. Sudah masuk dalam suatu Deklarasi Bali dari 50 parlemen yang hadir di sini, kecuali India," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai menutup World Parliamentary Forum, Kamis, (7/9).

Fadli menambahkan, Forum Parlemen Dunia menghargai sikap India. Menurutnya, perbedaan dalam forum merupakan hal yang lazim dan bagian dari dinamika sebuah forum.

"Tentu kita hargai sikap itu, karena pilihan-pilihan politik atau perspektif setiap negara bisa berbeda dalam memandang masalah. Selain India, parlemen Myanmar yang sebenarnya paling berkepentingan menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Rakhine. Namun, absen dalam pertemuan kali ini," ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) menyampaikan, Deklarasi Bali akan dibawa sekaligus diadopsi di negara masing-masing, khususnya di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.

"Tak sebatas itu Deklarasi Bali yang dilahirkan dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development akan dibawa dalam Majelis Parlemen ASEAN di Manila, 15 September 2017 mendatang," pungkasnya. (AMANDA FN)