Menteri KP Minta Dukungan DPR Agar PBNP Sektor Kelautan Ditingkatkan

Editor: Hery Hardjo Winarno 27 Januari 2021 15:04

Raker

DPR RI - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono meminta dukungan DPR agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan bisa ditingkatkan. Yakni di tahun ini setidaknya ia meminta PNBP bisa melebihi Rp 595 miliar setiap tahunnya.

Hal itu diutarakan langsung oleh Sakti Wahyu dalam Rapat Kerja (Raker) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama DPR pagi tadi. Sakti berharap PNBP bisa lebih tinggi di tahun 2021.

"Tapi, bisa lebih tinggi untuk kepentingan bangsa," kata Sakti dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (27/1).

Sementara itu, dalam pembacaan pengantar rapat kerja, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyampaikan beberapa isu aktual yang harus ditindaklanjuti oleh KKP. Diantaranya yaitu masih adanya potensi penyelundupan benih-benih lobster ke luar negeri.

"Oleh karenanya Komisi IV DPR RI meminta KKP melakukan pengawasan secara optimal, terutama di daerah-daerah yang mempunyai jalur pasar gelap lintas benih lobster secara ilegal," ujar Sudin

Dia juga mengatakan, masih adanya konflik sosial daerah operasional penangkapan ikan (WPP) oleh kapal yang berukuran di bawah 30 GT dengan kapal ukuran di atas 30 GT yang menggunakan cantrang. Terkait hal tersebut, Komisi IV memberikan saran kepada KKP untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas, arif, dan bijaksana.

"Isu lainnya, masih banyak kelompok-kelompok penerima manfaat bantuan pemerintah yang sudah mendapatkan SK namun tidak terealisasi."

"Sehingga KKP wajib berkomitmen serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2020. untuk dapat dilanjutkan atau dialokasikan kembali tahun anggaran 2021. Selain itu, masih terjadinya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia oleh kapal yang berbendera negara asing," pungkas politisi Partai PDI Perjuangan inj.