Menkeu Diminta Fokus Optimalkan Anggaran Ketimbang Gulirkan Pajak Sembako

DPR RI - Pemerintah berencana memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok (sembako) yang masuk dalam revisi Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Mengomentari hal ini, anggota Komisi XI Puteri Anetta Komarudin menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal bukan dari barang-barang kebutuhan.

Dari sisi waktu, menurutnya juga tidak tepat, mengingat hidup masyarakat tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19.

"Terkait huru hara kenaikan PPN untuk sembako yang sedari kemarin ditanyakan oleh masyarakat yang banyak ditanyakan kepada kami di Komisi XI, semestinya ketika dampak ekomomi pandemi Covid-19 dirasakan oleh berbagai level masyarakat kita mengoptimalisasi penerimaan negara bukan dari barang-barang kebutuhan pokok mereka,” ucap dalam siaran tertulisnya, Jumat (11/6).

Selain itu, dirinya juga meminta pemerintah khususnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengklarifikasi rencana tersebut, walaupun draf RUU KUP belum masuk di meja legislatif.

"Walaupun ini belum masuk dalam pokok pembahasan tetapi beritanya sudah begitu (ramai), tapi kami sangat menunggu klarifikasi dari Ibu Menkeu. Semestinya kita bisa menyisir anggaran-anggaran yang sebenarnya tidak urgent untuk bisa mengoptimalisasi anggaran yang bisa kita pakai untuk penanganan Covid-19 dari sektor kesehatan dan ekonomi,” tutup politikus Partai Golkar ini.