Menag Diminta Negosiasi dengan Arab Saudi terkait Haji 2022

DPR RI - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk melakukan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan haji pada tahun 2022 mendatang.

Menurutnya, keresahan yang dirasakan masyarakat Indonesia karena tidak terlaksananya ibadah haji dalam dua tahun belakangan akibat pandemi Covid-19 tersebut perlu disikapi oleh Pemerintah Indonesia.

“Menteri sudah melakukan pembukaan umrah untuk bulan ini, ini adalah langkah bagus yang kita apresiasi. Meskipun sempat dibuka dan ditutup lagi, ini juga mendapatkan perhatian dari masyarakat, karena yang daftar umrah cukup banyak,” terang Wachid dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, DPR RI akan melakukan pembahasan marathon agar Pemerintah Indonesia dapat memberangkatkan haji maupun umrah pada tahun. Terlebih, waktu pembahasan tinggal dua bulan. “Mudah-mudahan umrah yang akan dilaksanakan ini berhasil. Jemaah umrah dan haji kita sehat dan pulang tidak membawa dampak Covid yang saat ini ada varian baru Omicron,” jelasnya.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti hal lainnya, seperti kuota jemaah haji. Mengenai kuota, DPR RI masih akan mengkaji lebih jauh di Panitia Kerja (Panja) Haji, terutama masalah kesehatan. Kajian tersebut nantinya akan mencari solusi agar tambahan anggaran baru akibat pandemi Covid-19 tersebut tdk termasuk dibebankan kepada jemaah. Wachid mengungkapkan, untuk masalah kuota, masih ada beberapa masukan yang perlu didengarkan, terlebih dengan beberapa opsi skema pemberangkatan. Skema kuota yang disiapkan yakni 100 persen, 50 persen, dan 30 persen. 

“Harus berapa yang kita terima kalau kita mendapatkan kuota 100 persen, menyangkut masalah anggarannya harus kita siapkan. Saya berharap ini adalah ibaratnya (dibebankan) kepada negara kita, di APBN. Jadi masyarakat ini yang sudah menunggu (antrean keberangkatan haji) tidak mendapatkan beban anggaran lagi. Dan jumlah tenaga medis harus ditambah, baik di sini (Indonesia) maupun di sana (Arab Saudi). Itu biasanya sedikit jumlahnya,” pesan legislator dapil Jawa Tengah II tersebut.

Sedangkan untuk pesawat, Wachid berharap penumpang haji dapat tetap menggunakan masakapai Garuda Indonesia. Kendati saat ini diketahui, Garuda Indonesia sedang bermasalah. Sehingga menurutnya, sebagai kebanggaan dan milik Indonesia, Garuda perlu diselamatkan.

“Kita harus segera mencari solusi bersama, sampai Garuda tidak ada permasalahan. Kita cari cepat solusinya. Saya kira itu pembahasannya, nanti akan ditindaklanjuti dalam bentuk Panja, kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut lagi,“ tegas Wachid.

Wachid mengaku optimis di tahun 2022 ini jemaah haji Indonesia dapat diberangkatkan. Ia menilai Covid-19 ada kecenderungan mereda dan varian saat ini tidak seganas sebelumnya. Terlebih, Pemerintah Arab Saudi saat ini membuka umrah kembali sejak 2021 lalu dan telah diuji coba.

“Saya yakin, lebih yakin lagi sekarang ini Pemerintah Arab Saudi sudah mengajak pembicaraan persiapan untuk 2022. Dan masyarakat juga akan mohon doanya bersama-sama kita agar pelaksanaan jemaah haji 2022 bisa dilaksanakan,” pungkasnya.