Listrik Padam, DPR Minta Harus Ada Yang Bertanggung Jawab

DPR RI - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pemadaman listrik secara massal di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) itu tak bisa dianggap masalah kecil. Ia menyatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab, seperti halnya Direksi PT. PLN (Persero) bisa diminta untuk yang bertanggung jawab atas pemadaman yang telah menimbulkan kerugian besar di masyarakat.

"Saya kira ini adalah satu peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil, karena itu harus ada yang bertanggung jawab. Misalnya Direksi PLN nya atau siapa yang bertanggung jawab mengenai urusan itu harus dimintai pertanggungjawabannya," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Fadli menyampaikan, pemadaman listrik secara massal ini tak bisa disebut sebagai kecelakaan biasa, pemadaman listrik tersebut menjadi perhatian dunia sehingga merusak citra dan kredibilitas pemerintah. "Ini juga sangat merusak kredibilitas pemerintah, apa masih sanggup? Masak urus listrik aja nggak becus," tukasnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan, DPR RI melalui komisi terkait, akan memanggil pihak PLN untuk dimintai keterangan. Sebab, pemadaman listrik itu menjadi perhatian masyarakat sebagai salah satu persoalan yang krusial.

"Listrik ini kan sudah seperti nyawanya sebuah negara. Kalau negara nggak ada listriknya ya kaya apa? Dan ini sampai berjam-jam begitu, dan mempengaruhi komunikasi bahkan sampai ke sistem komunikasi kan. Kita juga sulit berkomunikasi," ucap Fadli.

Fadli menegaskan tidak adanya pemberitahuan dari pihak PLN terkait kejadian tersebut, merupakan ciri-ciri negara yang salah dalam pengurusannya. "Saya kira apa yang terjadi kemarin listrik padam tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus," pungkas Fadli