Lembaga Penyiaran Publik harus dibenahi agar bisa bersaing

DPR RI - Banyaknya Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan ditambah kehadiran Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), membuat Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI sulit bersaing. Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, pembenahan konten siaran dan jangkauan LPP harus dilakukan.

Meutya menilai, pembenahan harus dilakukan lantaran konten merupakan modal utama untuk bersaing di industri media.

"Pembenahan konten siaran, apa yang dilihat dan apa yang didengar, menjadi hal yang paling pertama untuk bersaing di industri media. Jadi kalau konten siaran tidak diperbaiki, maka orang akan mencari konten yang lebih baik," kata Meutya.

Tantangan selanjutnya, dikatakan Meutya, yang harus dibenahi yakni pembenahan jangkuan. Sebab, jangkauan LPP belum menyentuh ke pelosok dan karena belum didukung oleh teknologinya sendiri.

"Teknologi yang saat ini dimiliki, menjadi hambatan LPP TVRI dan RRI tidak banyak dikonsumsi oleh masyarakat, karena jangkauan siarnya tidak baik. Seharusnya LPP bisa menjadi paling depan, dan bisa dikonsumsi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan hingga pelosok-pelosok," jelasnya.

Sementara terkait pembahasan anggaran LPP TVRI dan RRI untuk tahun mendatang, mantan presenter salah satu stasiun televisi berita nasional ini menjelaskan ada perubahan anggaran yang diterima keduanya. Adanya Inpres terkait penghematan di berbagai lembaga, LPP TVRI dan RRI mendapat pemotongan kurang lebih sebesar Rp 25 miliar.

"Namun, juga ada usulan tambahan dari keduanya. Terutama menyangkut Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pada tahun 2018, sehingga perlu ada persiapan-persiapan khusus. Usulan tambahan anggaran akan kami teruskan ke Badan Anggaran," imbuh Meutya.

Dirinya juga tak memungkiri, pemotongan anggaran berpotensi mengganggu kinerja kedua LPP. Namun juga harus dipahami, kondisi keuangan negara yang saat ini melakukan pengetatan anggaran.