Legislator Minta Polisi Pantau Penyaluran BLT Minyak Goreng

DPR RI - Pada 2 April lalu, Presiden Joko Widodo baru saja menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng seiring dengan harganya yang kian melambung. Beliau juga meminta agar semua lembaga terkait bisa saling berkoordinasi dalam penyalurannya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Terkait arahan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta agar kepolisian benar-benar menjalankan tugas tersebut sebaik mungkin. Menurutnya, hal ini sudah sangat mendesak, mengingat manfaat BLT yang akan langsung dirasakan oleh rakyat.

“Kita lihat permasalahan minyak goreng ini sudah berlarut-larut, dan pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahannya. Kini dengan adanya BLT, diharapkan beban masyarakat bisa sedikit teringankan, dan saya meminta agar kepolisian benar-benar melakukan pengawasan maksimal dalam penyalurannya. Mengingat jumlahnya yang sangat besar, dan keberadaannya yang tentunya sudah sangat diharapkan oleh rakyat,” ujar Sahroni dalam keterangannya hari ini (4/4).

Sahroni menambahkan, peran kepolisian dalam penyaluran BLT ini tentunya sangat diperlukan mengingat kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh kepolisian maupun TNI. Selain itu, dengan jumlah personil yang tersebar merata di seluruh Indonesia, upaya pengawasan ini juga tentunya akan bisa lebih maksimal.

“Tentunya bukan hanya Polri saja yang akan ikut mengawasi, ada TNI, Kemenkeu, dll. Pengawasan ini diharapkan bisa berjalan maksimal, sehingga betul-betul sampai bantuan ini kepada masyarakat yang memang membutuhkannya. Jadi saya harap jangan sampai terjadi penyelewengan atau pengambilan keuntungan oleh oknum tertentu. Karenanya, BLT minyak goreng harus diawasi dengan ketat,” demikian Sahroni.