KPU Harus Perbaiki Sistem Penyelenggaraan dan Sosialisasi Pemilu

DPR RI - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar secara serentak, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ada perbaikan tata kelola penyelenggaraan dan sosialisasi Pemilu di tiap daerah. Hal ini mengacu kepada agenda Pemilu sebelumnya yang menurut Puan tak luput dari masalah dan memiliki banyak hal yang perlu dievaluasi.

Hal tersebut ia sampaikan usai menerima laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil evaluasi Pemilu 2019, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11). Puan berharap dalam Pilkada 2020 nanti, KPU dapat menyasar langsung isu pokok yang ingin diberikan baik kepada masyarakat maupun Partai Politik peserta Pemilu.

"Sehingga sosialisasi KPU kepada masyarakat, kepada partai politiknya bukan hanya kemudian memberikan alat-alat atribut, namun juga bisa memberikan sosialisasi terkait substansi mengenai Pemilu atau Pilkadanya tersebut kepada masyarakat dan juga partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu yang berlangsung pada 2020 mendatang," tutur Politisi PDI-Perjuangan itu.

Sementara itu, berdasarkan laporan KPU, rangkaian agenda Pilkada 2020 sudah akan dimulai sejak Desember 2019 ini, dan juga selain itu agenda kampanye Pilkada 2020 akan berlangsung paling lama yaitu 70 hari. Menurut Puan, sebaiknya waktu kampanye ini diperpendek untuk meningkatkan efektivitas elektoral.

"Saya sudah meminta sebaiknya agenda kampanye ini bisa dipendekkan ya waktunya. Monggo itu nanti bisa ditanyakan kepada Komisi II dan KPU ya untuk lebih jelasnya. Karena tentu saja kita semua paham ya, panjangnya durasi kampanye dan penyelenggaraan atau pelaksanaan Pilkada yang berbulan-bulan itu tentu saja akan menguras energi bukan hanya peserta tapi juga penyelenggaraannya," tukas politisi dapil Jawa Tengah V ini.