KPK Dapat Dukungan soal Upaya Kerja Sama Audit Internasional
DPR RI - Dalam momentum G20 Anti-Corruption Working Group yang berlangsung pada 28 Maret lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan pentingnya peran proses audit sebagai elemen pencegahan korupsi baik di sektor publik maupun swasta.
Hal ini karena proses audit yang baik mencerminkan proses keuangan yang transparan dan akuntabel.
Hal ini kemudian diamini oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni. Beliau menyebut bahwa dengan audit yang transparan dan berkualitas, maka tindak pidana korupsi akan lebih mudah dicegah.
“Setuju. Audit adalah salah satu elemen penting dalam pencegahan korupsi, dan memang pelaksanaan audit yang profesional dan akuntabel wajib dilaksanakan tidak hanya di sektor publik, namun juga swasta. Kalau auditnya transparan, maka korupsi tidak hanya bisa diidentifikasi, namun juga dicegah” ujar Sahroni dalam keterangannya hari ini (30/3).
Tak hanya kerjasama dengan swasta saja, Sahroni berharap dengan adanya pertemuan tersebut dapat meningkatkan kerjasama pemberantasan korupsi antar negara.
“Ya semoga agenda tersebut turut membicarakan kerjasama antar negara dalam memberantas korupsi secara konkret. Jadi ada wujud kerjasama yang nyata, misalnya dengan membuat kebijakan maupun kesepakatan antar negara untuk saling membantu dalam mengusut permasalahan keuangan. Seperti persoalan pencucian uang atau money laundering yang memang sudah menjadi perhatian khusus dari dunia internasional,” tambah Sahroni.
Terakhir, Sahroni juga menyatakan dukungannya atas peran KPK dalam upaya penguatan kerja sama antara badan pemeriksa, internal audit, lembaga antikorupsi/penegak hukum dan lembaga terkait lainnya dalam pemberantasan korupsi.
“Mengingat betapa kompleks dan rumitnya proses pemberantasan korupsi, upaya audit ini memang perlu kerjasama yang solid dan komprehensif dari semua pihak. Jadi sudah tepat jika KPK bermaksud untuk meningkatkan partisipasi dari segala sektor demi mencegah korupsi melalui audit yang akuntabel,” demikian Sahroni.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
30 Maret 2022 13:53 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
30 Maret 2022 13:53 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
30 Maret 2022 13:53
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman