Komisi XI minta kajian Bappenas terkait utang Indonesia

DPR RI - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno meminta kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) terkait utang Indonesia yang akan diambil dalam RAPBN 2018. Dia mensinyalir terdapat banyak pihak yang terlibat dalam perencanaan utang tersebut.

"Terkait pembiayaan utang ini, kami ingin dapat kajian dari Bappenas mengenai utang ini. Kita sudah bicara dengan Menkeu, tetapi alangkah baiknya Bappenas juga melengkapi kajian karena utang telah jadi industri sendiri yang melibatkan banyak pihak dalam prosesnya," kata Hendrawan Supratikno saat Rapat Kerja dengan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Hendrawan mengaku saat ini sulit membedakan pengeluaran rutin dengan pengeluaran pembangunan. Hal ini seiring diberlakukannya UU Keuangan Negara yang baru, dan hal tersebut berbeda dengan di era orde baru.

"Saat orba, dalam pembahasan APBN mudah mengenali pengeluaran rutin dan pembangunan. Kalau UU Keuangan Negara yang baru ini terlihat samar. Sekarang ada belanja pegawai, barang, dan modal. Barang dan modal ini overlapping," ujarnya.

Di sisi lain, dia menemukan beberapa kementerian yang anggarannya sebesar 70 persen, habis untuk pengeluaran rutin. Hal tersebut perlu adanya evaluasi.

"Ternyata yang rutin itu membengkak. Ada kementerian yang tugasnya penting pengeluaran rutinnya 70-80 persen. Kalau gini kan tujuan kita untuk menjangkau kesejahteraan rakyat terkendala," ucapnya.

Sementara untuk mengurangi jumlah utang, Hendrawan mengatakan, mesti dilakukan pemangkasan terhadap biaya rutin, sehingga tidak mengganggu beban anggaran di masa mendatang. Sebagaimana diketahui dalam RAPBN 2018, jumlah belanja pemerintah mencapai RP 2.204 triliun. Jumlah penerimaan diproyeksikan tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja yang berakibat defisit anggaran ditaksir mencapai 1,9-2,3 persen atau Rp 235 triliun-Rp 285 triliun dari PDB Nasional yang mencapai Rp 12.406 triliun.