Komisi XI apresiasi peran BPKP dan BPK cegah korupsi di Banten
DPR RI - Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengapresiasi peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Provinsi Banten dalam tugasnya mengawal penggunaan anggaran negara sekaligus peran dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Banten.
Demikian diungkapkan Johnny saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan dengan Kementerian Keuangan dan jajarannya, yang juga dihadiri BPK serta BPKP Perwakilan Wilayah Provinsi Banten, di Serang, Banten, Senin (30/7).
“Kalau ternyata masih ada operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Banten ini, maka bisa kita anggap kinerja BPKP gagal dalam upaya pemberantasan korupsi, tapi mudah-mudahan tidak ada lagi,” tukas Johnny.
Politisi Partai NasDem ini menambahkan, secara keseluruhan di berbagai wilayah di Indonesia masih banyak terjadi OTT kepala daerah yang tersangkut kasus suap korupsi dan ini harus menjadi perhatian bagi kinerja BPKP. Sementara perhatian dari sisi audit, analisis keuangan yang menjadi tugas BPK perlu lebih giat lagi upaya pencegahannya.
“Sistem Keuangan Desa (Siskudes) yang saat ini dibangun BPKP sebenarnya sudah bagus, namun belum menunjukkan tata kelola keuangan yang benar jika dilihat dari masih maraknya praktek korupsi di daerah-daerah,” imbuh Johnny.
Secara administratif memang ada peningkatan hasil audit yang menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penurunan disclaimer dari pemeriksaan BPK, namun realitas di lapangan OTT oleh KPK juga masih tinggi.
Dirinya berharap, BPKP dan BPK ikut aktif memberantas praktek korupsi di daerah masing-masing melalui upaya pencegahan, pendampingan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah serta audit keuangan yang komprehensif.
“Saya apresiasi kerja keras aparatur negara di jajaran Kementerian Keuangan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara serta upaya pencegahan korupsi dengan sistem pengelolaan keuangan negara yang baik,” pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Timur I ini.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
08 Agustus 2018 12:14 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
08 Agustus 2018 12:14 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
08 Agustus 2018 12:14 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
08 Agustus 2018 12:14 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
08 Agustus 2018 12:14
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman