1. HOME
  2. »
  3. BERITA

Komisi X DPR serap sspirasi pelaku pendidikan di Sulawesi Selatan

Editor: Hery Hardjo Winarno  08 Agustus 2018 12:20
news/2018/08/08/160954/komisi-x-dpr-serap-sspirasi-pelaku-pendidikan-di-sulawesi-selatan-1808082.jpg

DPR RI - Komisi X DPR RI melakukan tinjauan ke SMAN 17 Makassar, sekaligus menyerap aspirasi para pelaku aktif bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah dalam tinjauannya meminta kepada para pelaku pendidikan di Provinsi Sulsel untuk menyampaikan apa yang menjadi keresahan mereka selama ini.

"Kepada teman-teman yang selama ini bekerja di lapangan boleh menyampaikan apa saja yang selama ini menjadi permasalahan selama berperan aktif di sini. Mana tahu kita bisa langsung selesaikan secepatnya detik ini juga, asalkan disampaikan dengan singkat dan lugas," tegas Ferdiansyah di Gedung SMAN 17 Makassar, Sulsel, Selasa (31/7/2018).

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulsel Irman Yasin Limpo memaparkan permasalahan yang saat ini selalu berkembang di Provinsi Sulsel. Yang selalu menjadi masalah utama yaitu mengenai nasib guru honorer yang setiap tahunnya direkrut untuk mengisi kekosongan formasi. Bahkan setiap tahunnya, pihaknya kehilangan 6-7 guru PNS yang telah pensiun.

"Untuk itu, kami menggantikannya dengan mengangkat guru honorer, dikarenakan terhalang oleh moratorium terkait guru PNS. Ini harus terus kami lakukan setiap tahun, karena memang kami kekurangan. Maka dari itu kami berharap ada kelanjutan kejelasan terkait hal tersebut dari bapak dan ibu sekalian," harap Irman.

Menanggapi hal tersebut, Ferdiansyah menjelaskan bahwa komisi X DPR RI telah melaksanakan rapat gabungan antar Komisi-Komisi di DPR RI dengan beberapa pihak terkait dari unsur pemerintah, dan mendorong upaya terbaik terhadap nasib para guru honorer di Indonesia.

"Sebelum masa sidang terakhir ditutup, kami telah melaksanakan rapat gabungan. Dan dari hasil rapat tersebut kami mendorong adanya cara penyelesaian terbaik untuk menyelesaikan nasib 435.892 orang yang sebagian besarnya adalah guru yang tidak lolos melalui ujian K2, sehingga nantinya dibuat kebijakan untuk mengurangi distorsi terhadap kebutuhan guru yang sekarang masih berstatus honor," tutur politisi Partai Golkar itu menjawab pertanyaan Irman.

KOMENTAR ANDA