Komisi VII: Bahaya merkuri harus segera ditangani

DPR RI - Penggunaan merkuri sudah menyebar seluruh penjuru Tanah Air. Menurut anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy, penggunaan merkuri sama berbahayanya dengan penyalahgunaan narkoba. Indonesia menurutnya, sudah dalam kondisi darurat merkuri.

Hal tersebut disampaikan dalam interupsi di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Rabu (13/9). Permasalahan tersebut dibahas setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Minimata Convention on Mercury atau Konvensi Minimata mengenai Merkuri.

"Indonesia saat ini sudah pada tahap darurat merkuri. Karena pencemarannya hampir merata di seluruh Indonesia, dan ini tidak kalah bahayanya dengan narkoba. Berbahayanya karena tidak hanya merusak generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang," tegas Tjatur.

Politisi Fraksi PAN tersebut menambahkan, setelah ditemukannya tambang-tambang sinabar di Maluku, Indonesia menjadi pengekspor terbesar bahan merkuri. Ironisnya, permasalahan tersebut tidak ada penindakan hukum, karena pertambangan tersebut tidak berizin. Selain itu, saat ini di Maluku berdatangan orang-orang asing yang meminta konsensi tambang sinabar tersebut.

“Sebagai salah satu Anggota Dewan, saya harap pemerintah segera mengelola tambang itu, dikuasai, dan diberikan kepada BUMN, karena di situ tidak hanya kandungan merkuri, tapi juga torium radioaktif,” tegas Tjatur.

Tjatur juga mengingatkan jangan sampai pemerintah daerah atau siapapun yang mempunyai hak mengelola pertambangan itu, memberikan pengelolannya kepada orang asing, karena hal itu berpotensi melanggar UU Ketenaganukliran. Ia juga berharap, pemerintah memiliki kekuatan untuk mengelola tambang tersebut.

“Ini warning dari saya selaku anak bangsa. Karena tambang ini besar sekali, dan belum ada yang mengelola. Sekarang orang-orang asing malah berebut di situ. Saya harap pemerintah memiliki kekuatan untuk mengelola tambang itu,” pesan politisi asal dapil Jawa Tengah tersebut. (LOLITA SIANIPAR)