Komisi VI DPR pastikan stabilitas harga beras
DPR RI - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto pastikan harga pangan ke masyarakat terjangkau, begitupun dengan harga dari produsen ke petani. Hal tersebut diungkapkannya di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN bidang Pangan, Kepala Bulog, dan PTPN di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018) kemarin.
"Kami ingin memastikan stabilitas harga di bulan Ramadhan sekaligus menjelang Idul Fitri atau Ramadhan. Di sini saya menilai yang terpenting sekarang adalah menjaga harga beras ke konsumen bagus, begitu juga dengan harga dari petani ke produsen bagus. Sehingga petani juga bisa tumbuh dengan baik. Dengan kata lain kita tidak hanya ingin harga ke konsumen atau masyarakat murah tapi malah memberatkan petani, tidak demikian. Kami ingin harga ke masyarakat murah, dan petani pun mendapat harga yang bagus juga," ujar Dito kepada wartawan di sela-sela rapat.
Ungkapan tersebut, lanjut Dito, menyusul informasi dari Kementerian Perdagangan yang akan kembali mengimpor 500 ribu ton beras. Walaupun pada kesempatan yang sama dijelaskan Kepala Bulog Budi Waseso bahwa ketahanan pangan bangsa kita saat ini terbilang cukup. Bahkan Bulog juga sempat mengungkapkan akan memberikan cadangan.
"Tadi kami sudah mempertanyakan mengenai cadangan. Cadangan itu mudah-mudahan sudah realtime. Sehingga tidak ada perbedaan antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan maupun Bulog terkait masalah beras," ungkapnya.
Pada kesempatan itu Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyinggung masalah kualitas dari beras impor yang konon memiliki kualitas bagus, tapi ternyata tidak bisa diserap oleh masyarakat karena terkait selera masyarakat yang berbeda.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
22 Mei 2018 11:27 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
22 Mei 2018 11:27 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
22 Mei 2018 11:27
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman