Komisi V Kritisi Pemotongan Anggaran Basarnas
DPR RI - Pemerintah dinilai tak mempedulikan nyawa publik dengan terus memotong anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas) selama tiga tahun berturut-turut. Indonesia yang berada di ring of fire sangat membutuhkan Basarnas yang kuat untuk menyematkan banyak nyawa publik dari bahaya bencana alam.
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan hal ini saat mengajukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). Basarnas sendiri pernah mengajukan anggaran sebesar Rp 4 triliun, namun dipotong Rp 2 triliun.
"Anggaran Basarnas sangat dibutuhkan. Apalagi, pada posisi ring of fire kita perlu memperkuat Basarnas. Indonesia juga telah meratifikasi protokol International Maritime Organization sebagai negara yang punya lautan luas. Kami menganggap tidak ada perhatian pemerintah terhadap nyawa publik yang harganya tidak terhingga," ucap Bambang.
Legislator F-Gerindra DPR RI ini membandingkan atas rencana pemerintah membangun jembatan pada tahun 2020 yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Bangka dengan anggaran Rp 15 triliun. Jembatan itu, kata Bambang, hanya dilewati 10 kendaran per jam. Jadi cenderung mubazir.
Lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk memperkuat Basarnas yang tujuannya untuk menyelamatkan nyawa publik. "Kami prihatin dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan Bappenas yang tidak peduli dengan keselamatan nyawa publik tersebut," tandas politisi dapil Jawa Timur I ini.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
03 September 2019 17:16 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
03 September 2019 17:16 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
03 September 2019 17:16 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
03 September 2019 17:16 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
03 September 2019 17:16
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman